Jakarta, IDN Times - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, tak ingin asal menggelontorkan dana untuk kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa pihaknya akan mendalami langkah-langkah penegakan hukum (law enforcement) terlebih dahulu.
"Saya sebagai Menkeu hanya bisa melakukan tindakan karena ini milik pemerintah, apabila saya diyakinkan bahwa law enforcement," katanya di Jakarta, Jumat (7/2).
Menurut Sri Mulyani, jika terjadi suatu masalah di perusahaan pemerintah tanpa didasari dengan law enforcement yang kuat, akan banyak pihak yang menyalahgunakan hal tersebut.
"Karena kalau gak nanti orang akan gampang oh ini miliknya pemerintah jadi di rusak-rusak aja. Nanti kan kemudian kalian akan bilang kepercayaan pada pemerintah rusak. Maka Kemenkeu akan bail in, jadi kami sebagai pengelola keuangan yag prudent tetap menjaga yang dari sisi law enfocement tadi," ujarnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN OJK, serta Kejaksaan Agung akan terus berkomunikasi dan bertanggung jawab terhadap kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya sesuai dengan ranah dari masing-masing pihak.
"Kita tahu ini harus dipelajari. Jadi langkah-langkah itu saya harap kami terus komunikasi dengan OJK, Pak Erick, Kejaksaan agar langkah-langkah ini bisa se-efisien mungkin," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan enam tersangka dalam kasus Jiwasraya.
Direktur PT. Maxima Integra Joko Hartono Tirto, Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk ,Heru Hidayat, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya Syahmirwan.
Sebelumnya sebanyak 50 nasabah Jiwasraya mendatangi kantor Kementerian Keuangan. Mereka meminta agar Sri Mulyani memberikan kepastian kapan uang yang telah diinvestasikan ke Jiwasraya kembali.
Para nasabah tersebut mengaku tidak peduli meski pemerintah telah membawa kasus tersebut ke ranah hukum, sebab tetap tak ada kepastian kapan uang itu kembali.
Namun sayang, saat mendatangi kantor Kementerian Keuangan puluhan nasabah tersebut tidak dapat bertemu dengan Menteri Keuangan.
"Kami minta kepastian kapan mau dibayar dan dikasih hitam di atas putih saja," ujar salah satu nasabah Jiwasraya, Haresh Nandewani.