Minyak Goreng Langka Berbulan-bulan, Jokowi: Ironis

27 Apr 2022, 20:53 WIB

Konferensi Pers Presiden RI Joko "Jokowi" Widodo tentang IUP, HGU, dan HGB pada Kamis (6/1/2022). (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan kelangkaan minyak goreng telah berlangsung selama empat bulan di Indonesia. Bagi Jokowi, kondisi itu merupakan hal yang ironi, mengingat Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia.

"Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis kita malah mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng. Saya minta para pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik. Dengan lebih jernih," kata Jokowi dalam konferensi pers virtual, Rabu (27/4/2022).

1. Jokowi tak mau kelangkaan minyak goreng berlanjut

Di sisi lain, Jokowi mengatakan kebijakan pemerintah belum efektif mengatasi persoalan minyak goreng. Meski begitu, dia menegaskan bahwa kondisi itu tak boleh terus berlanjut.

"Dan saya sebagai Presiden tak mungkin membiarkan itu terjadi. Sudah 4 bulan kelangkaan berlangsung, dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan, namun belum efektif," ujar Jokowi.

2. Jokowi akui larangan ekspor beri dampak negatif buat negara

Untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng, pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng. Dia mengakui, kebijakan itu memang memberi dampak negatif bagi negara.

"Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif. Berpotensi mengurangi produksi, hasil panen petani yang tak terserap," ucap Jokowi.

Namun, mau tak mau kebijakan itu perlu dilakukan agar pasokan minyak goreng tersedia di dalam negeri.

"Tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri, hingga pasokan melimpah," ujar dia.

3. Jokowi minta pengusaha prioritaskan kebutuhan minyak goreng dalam negeri

Jokowi pun meminta pelaku industri kelapa sawit memprioritaskan kebutuhan minyak goreng dalam negeri.

"Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat. Semestinya kalau melihat kapasitas produksi, kebutuhan dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi," kata Jokowi.