Jakarta, IDN Times - Lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings memproyeksikan rasio utang pemerintah Indonesia akan meningkat pada 2026. Seiring dengan itu, beban bunga utang diperkirakan tetap tinggi dibandingkan negara-negara dengan peringkat kredit setara.
Proyeksi tersebut disampaikan di tengah keputusan Fitch merevisi outlook atau prospek peringkat kredit Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil, meski peringkat utang jangka panjang tetap dipertahankan di level BBB.
Dalam draf laporan yang beredar pada Rabu (4/3/2026), Fitch memproyeksikan porsi belanja bunga utang pemerintah pada 2025 sekitar 17 persen terhadap total pendapatan negara. Proporsi tersebut dinilai relatif besar dan berada di jajaran teratas dibandingkan negara-negara lain dengan peringkat BBB.
“Pembayaran bunga utang yang diperkirakan mencapai 17 persen dari pendapatan pemerintah pada 2025 termasuk yang tertinggi di antara negara-negara dengan kategori peringkat ‘BBB’,” tulis Fitch dalam draf laporan tersebut.
Meski demikian, Fitch menilai posisi utang pemerintah Indonesia secara keseluruhan masih relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara dengan peringkat yang sama.
Fitch memproyeksikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) akan meningkat secara moderat menjadi sekitar 41 persen pada 2026. Angka tersebut masih berada di bawah median negara berperingkat BBB yang diperkirakan mencapai 57,3 persen dari PDB.
“Kami memperkirakan rasio utang tersebut akan relatif stabil dalam jangka menengah, sejalan dengan asumsi dasar kami bahwa pemerintah tetap mematuhi batas defisit fiskal,” tulis Fitch.
Fitch memperkirakan pemerintah Indonesia tetap mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, termasuk mematuhi batas defisit sebesar 3 persen dari PDB. Namun, dorongan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang ambisius hingga 8 persen, serta peningkatan belanja sosial, berpotensi mendorong bauran kebijakan fiskal dan moneter menjadi lebih longgar.
"Kondisi ini dinilai dapat meningkatkan risiko terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," ungkap Fitch.
Risiko tersebut juga tercermin dari masuknya revisi Undang-Undang Keuangan Negara dalam prioritas legislasi 2026. Jika terjadi pelonggaran signifikan terhadap kerangka fiskal yang selama ini berlaku, termasuk batas defisit 3 persen. Hal itu berpotensi melemahkan kredibilitas kebijakan serta kemampuan pemerintah membiayai defisit tanpa dukungan bank sentral.
Sementara itu, untuk laju defisit APBN diperkirakan akan mencapai 2,9 persen dari PDB pada 2026. Ini sama dengan perkiraan 2025 dan sedikit lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 2,7 persen.
Proyeksi ini mencerminkan asumsi pendapatan yang lebih konservatif seiring perlambatan pertumbuhan ekonomi, serta dampak jangka pendek yang dinilai masih terbatas dari upaya peningkatan kepatuhan pajak.
Di sisi belanja, Fitch menyoroti peningkatan anggaran sosial, termasuk alokasi untuk program makan bergizi gratis yang diperkirakan setara 1,3 persen dari PDB. Kondisi ini berpotensi menambah tekanan terhadap fiskal. Selain itu, rencana percepatan realisasi belanja pada semester I-2026 turut memperbesar risiko defisit yang lebih lebar dari perkiraan.
"(Peningkatan belanja) akan mendorong peningkatan belanja. Rencana percepatan belanja pada semester I-2026 juga meningkatkan risiko pelebaran defisit," tegas Fitch.
Tak hanya itu, Fitch memperkirakan rasio penerimaan pemerintah umum terhadap PDB rata-rata sebesar 13,3 persen pada periode 2026–2027, jauh di bawah median negara berperingkat BBB yang mencapai 25,5 persen. Proyeksi ini mempertimbangkan belum adanya langkah signifikan dalam mobilisasi pendapatan negara.
Pada 2025, penerimaan pemerintah melemah akibat rendahnya realisasi pajak, pembatalan hampir seluruh kenaikan PPN sebesar 1 poin persentase, serta pengalihan dividen BUMN sekitar 0,4 persen dari PDB ke sovereign wealth fund (SWF) baru, Danantara. Meski demikian, upaya peningkatan kepatuhan pajak diharapkan dapat mendongkrak penerimaan, Fitch menilai dampaknya dalam jangka pendek masih terbatas sehingga ruang fiskal diperkirakan tetap tertekan.