Pangkas Biaya Hidup, Jepang Kucurkan Rp113 Triliun untuk Subsidi BBM
- Jepang memulai program subsidi bensin baru untuk menurunkan harga BBM hingga 10 yen per liter.
- Pemerintah akan menyesuaikan jumlah subsidi mingguan hingga target 10 yen tercapai pada pertengahan Juni.
- Program bertujuan menjaga harga bensin reguler sekitar 185 yen per liter dengan mensubsidi pedagang grosir minyak.
Jakarta, IDN Times - Jepang telah memulai program subsidi bensin baru pada Kamis (22/5/2025), guna membantu menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan meringankan kenaikan biaya hidup rumah tangga. Skema subsidi tetap tersebut bertujuan untuk memangkas harga bensin sebesar 10 yen (Rp1.100) per liter.
Pemerintah akan menyesuaikan jumlah subsidi, dimulai dengan maksimum 5 yen (Rp566) per liter untuk minggu pertama, dengan tujuan menurunkan harga grosir bensin sebesar 7,40 yen (Rp837) per liter. Kemudian, pemerintah menargetkan penurunan mingguan minimal 1 yen (Rp113) hingga target 10 yen tercapai pada pertengahan Juni, dilansir Kyodo News.
1. Pemberlakuan subsidi menjelang pemilihan parlemen mendatang
Rencana baru ini mengikuti kebijakan subsidi BBM sebelumnya yang diperkenalkan pada Januari 2022. Program bertujuan untuk menjaga harga bensin reguler sekitar 185 yen (Rp21 ribu) per liter dengan mensubsidi pedagang grosir minyak.
Program subsidi telah diperpanjang beberapa kali sejak tiga tahun yang lalu, tetapi muncul kekhawatiran tentang keberlanjutannya dan dampaknya terhadap keuangan publik. Menanggapi hal ini, pemerintah berkomitmen untuk memprioritaskan langkah-langkah yang mendukung rumah tangga dalam menghadapi kenaikan biaya hidup.
Pemberlakuan kembali subsidi dilakukan menjelang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dijadwalkan pada musim panas.
2. Subsidi untuk atasi dampak tarif Trump
Meskipun belum ada tanggal akhir resmi yang dijadwalkan untuk program baru ini. Namun, dengan sekitar 1 triliun yen (Rp113,3 triliun) yang dialokasikan untuk subsidi, program ini dapat berlangsung hingga akhir Maret 2026.
Langkah yang diumumkan pada Kamis tersebut untuk mengatasi dampak kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan kekhawatiran atas inflasi. Pemerintah berencana untuk membiayai kebijakan ini menggunakan dana cadangan dari anggaran fiskal 2025, ketimbang menyusun anggaran tambahan.
Di sisi lain, subsidi untuk tagihan listrik dan gas akan dilanjutkan mulai Juli hingga September untuk mengurangi dampak panas ekstrem di musim panas, Japan Times melaporkan.
3. Kenaikan harga energi hingga beras, menambah biaya hidup warga Jepang
Sejak Maret, Jepang telah mencairkan beras cadangan melalui lelang untuk menstabilkan distribusi dan menurunkan harga. Namun, harga beras terus melonjak. Akibatnya, menambah beban biaya hidup konsumen, khususnya rumah tangga, di negara itu.
Dilaporkan, harga rata-rata beras yang dijual di supermarket Jepang antara 5-11 Mei mencapai rekor 4.268 yen (Rp485 ribu) per 5 kilogram. Angka tersebut berasal dari sekitar seribu supermarket di seluruh negeri.
Menteri Pertanian Jepang yang baru, Shinjiro Koizumi, mengatakan akan mengambil langkah-langkah agar beras dari stok pemerintah dapat dijual di toko eceran mulai awal Juni dengan harga 2 ribu yen (Rp227 ribu) per 5 kilogram. Pihaknya akan menjual beras cadangan melalui kontrak diskresioner.
"Berdasarkan survei akhir April, kementerian memperkirakan produksi beras tahun ini mencapai 7,19 juta ton. Angka itu naik 400 ribu ton dari tahun lalu," kata Koizumi pada Jumat (23/5/2025), dikutip dari NHK News.
