Pembatasan Pertalite Segera Terbit, Airlangga: Kita Simulasikan Dulu

14 Jun 2024, 14:17 WIB

Trio Hamdani

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (14/6/2024). (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya sih...

Menteri Koordinator Perekonomian membahas revisi Perpres 191 Tahun 2014 tentang pembelian BBM bersubsidi.
Belum ada detail mengenai kriteria pengguna kendaraan yang boleh membeli Pertalite.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya masih membahas revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Airlangga menegaskan pihaknya akan melakukan pembahasan, rapat, dan simulasi sebelum keputusan akhir dapat diambil terkait kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni Pertalite.

“Nanti kita akan bahas, rapatkan, simulasikan dulu,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2024).

1. Kriteria yang boleh pakai Pertalite masih dalam pembahasan

Ilustrasi BBM Pertalite. (Dok. Pertamina)

Namun, Airlangga belum merinci mengenai pembatasan kriteria pengguna kendaraan yang boleh membeli Pertalite. Dia menyatakan detail mengenai hal tersebut akan dibahas lebih lanjut.

“Ya nanti kita bahas (kriteria masyarakat yang boleh membeli),” ujar pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu.

2. Jokowi minta hasil revisi regulasi segera diterbitkan

Presiden Jokowi Buka Event Jakarta Fair Kemayoran 2024 (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyatakan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 sedang dibahas intensif. Aturan tersebut direvisi agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.

Erika mengungkapkan, Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah memberikan arahan agar revisi tersebut segera diterbitkan. Pembahasan revisi peraturan itu masih berlangsung.

“Karena terakhir memang ada arahan juga dari Presiden untuk segera diterbitkan,” kata Erika dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI kemarin, dikutip Selasa (28/5/2024).

3. Tinggal menunggu keputusan Menko Perekonomian

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendali Inflasi 2024 di Istana Presiden. (YouTube.com/Bank Indonesia)

Erika mengungkapkan, revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 saat ini berada di tangan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. BPH Migas sedang menunggu keputusan dari Menko Perekonomian untuk penerbitan revisi tersebut.

“Jadi kita menunggu keputusan dari Menko Perekonomian untuk bisa diterbitkan,” kata Erika

Revisi Perpres tersebut, kata Erika, tidak hanya berkaitan dengan BPH Migas, tetapi melibatkan banyak kementerian lain. Dia menyebutkan kementerian terkait, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Oleh karena itu, menurut dia, diperlukan kesepakatan dari semua kementerian terkait agar revisi perpres mengatur pembatasan pembelian Pertalite tersebut dapat diwujudkan.