Pemenang Tender Proyek WTE Diumumkan Februari, Mulai Digarap Maret
- Proyek WTE dimulai bulan Maret 2026.
- Danantara diminta pastikan teknologi yang dipilih tidak salah.
- Proyek WTE di era Jokowi dinilai belum efektif, Danantara harus banyak belajar.
Jakarta, IDN Times - Hasil lelang atau tender proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik/Waste to Energy (WTE) akan diumumkan bulan depan. Lead of WTE Danantara Investment Management, Fadli Rahman mengatakan proyek WTE akan dimulai di empat titik pertama, yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Denpasar, dan Yogyakarta.
“Empat kota ini kita akan umumkan siapa mitra kita setelah proses seleksi selesai dalam beberapa pekan ke depan, pertengahan Februari,” kata Fadli dalam diskusi Tenggara Strategics dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Rabu (21/1/2026).
1. Mulai dibangun bulan Maret
Fadil mengatakan, proyek WTE itu akan mulai dibangun pada Maret 2026, ditandai dengan peletakan batu pertama alias groundbreaking.
“Setelah pengumuman tender, Pak Rosan menyampaikan (groundbreaking) di akhir Maret,” ujar Fadli.
2. Danantara diminta pastikan teknologi yang dipilih tidak salah
Tenggara Strategics sebagai lembaga riset dan konsultasi bisnis memberikan sejumlah rekomendasi kepada Danantara.
Selaku pemimpin proses tender proyek WTE, Danantara diminta untuk memastikan agar pemenang yang dipilih akan menggunakan teknologi pengolahan sampah yang tepat.
"Kementerian Lingkungan Hidup (LH) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Danantara perlu terlibat secara aktif dalam penentuan teknologi yang akan digunakan oleh badan usaha PSEL," kata Senior Researcher Tenggara Strategics, Intan Salsabila Firman.
Menurut Tenggara Strategics, pemilihan teknologi membutuhkan perhatian semua entitas yang terkait untuk menyesuaikan karakteristik sampah di Indonesia, yang mayoritas merupakan sampah sisa makanan (38,29 persen).
"Dari sisi teknologi, insinerasi dianggap lebih unggul untuk menanggulangi krisis sampah di Indonesia, sebagaimana telah diterapkan di mayoritas fasilitas PLTSa di Cina dan Singapura, bahkan di dunia," tutur Intan.
3. Proyek WTE di era Jokowi dinilai belum efektif, Danantara harus banyak belajar
Tenggara Strategics menekankan proyek WTE perlu dilakukan untuk menghadapi kedaruratan sampah yang makin genting di Indonesia.
Intan menyampaikan, timbunan sampah di 329 kabupaten dan kota Indonesia telah mencapai 34,97 juta ton per tahun berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup. Dari angka itu, hanya 33,74 persen atau 19,22 juta ton per tahun yang berhasil dikelola, sedangkan 66,26 persen atau 37,76 juta ton sampah per tahun tidak terkelola dan berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA).
Sampah yang menumpuk menghasilkan emisi gas metana yang menyumbang 2-3 persen emisi gas rumah kaca nasional. Kasus asma di sekitar TPA meningkat 40 persen, sementara kasus diare naik 72 persen.
"Risiko demam berdarah berlipat tujuh kali lebih tinggi di area sekitar TPA dibanding area lain, sementara risiko cacat lahir naik 33 persen, cacat kepala dan leher di antara risiko tersebut melonjak 70 persen," tutur Intan.
Dia juga menyinggung catatan merah pengelolaan sampah di Indonesia, dengan berbagai longsor dan kebakaran yang telah terjadi di beberapa TPA di Tanah Air. Misalnya insiden pada 21 Februari 2005, di mana bencana longsor dan ledakan gas metana di TPA Leuwigajah di Cimahi, Jawa Barat memakan korban 157 jiwa.
Di sisi lain, Tenggara Strategics juga menyinggung proyek WTE, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang dibangun di masa pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi).
Intan mengatakan, proyek yang belum berjalan efektif harus menjadi bahan pembelajaran bagi proyek WTE saat ini.
"Berbagai aspek yang menjadi kekurangan dari pelaksanaan PLTSa Benowo dan PLTSa Putri Cempo menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk mengoperasikan PLTSa berikutnya," ucap Intan.
