Prabowo Heran Cucu BUMN Tidak Bisa Diaudit: Peraturan Aneh!
- Presiden Prabowo Subianto menyoroti aturan audit BUMN yang dinilainya janggal karena hanya perusahaan induk bisa diaudit, sementara anak dan cucu perusahaan tidak.
- Prabowo mengungkapkan keheranannya atas jumlah entitas di bawah BUMN yang mencapai lebih dari 1.000 perusahaan, menyebut pengelolaan sebanyak itu mustahil dilakukan secara efektif.
- Ia menegaskan bahwa BUMN awalnya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, namun kini terjadi penyimpangan dari tujuan mulia para pendiri bangsa.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menyoroti kejanggalan aturan audit yang berlaku di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN). Dia merasa aneh karena selama ini hanya perusahaan induk yang bisa diaudit oleh negara.
Sementara itu, anak dan cucu perusahaan justru dianggap kebal dari pengawasan serupa. Prabowo pun mempertanyakan asal-usul regulasi yang dinilainya tidak masuk akal tersebut.
"Aneh lagi ada peraturan-peraturan yang lebih aneh lagi. Kalau BUMN boleh diaudit oleh negara. Katanya kalau cucu perusahaan ndak boleh diaudit. Peraturan dari mana ini?" katanya saat memberi pengarahan dalam Tasyakuran HUT ke-1 Danantara Indonesia di Wisma Danantara, Jakarta pada Rabu (11/3/2026).
Prabowo menegaskan mengelola ratusan perusahaan adalah hal yang mustahil, apalagi setelah dia mengetahui jumlah entitas di bawah BUMN ternyata mencapai lebih dari 1.000 perusahaan.
"Tidak ada pelajaran manajemen di manapun di dunia, satu manajemen bisa ngelola 1.000 entitas," ujarnya.
Padahal, Prabowo menegaskan BUMN pada awalnya didirikan oleh para pendiri bangsa sebagai perusahaan negara untuk menjawab kebutuhan mendasar rakyat saat baru merdeka.
Negara mendirikan Patal Senayan karena belum memiliki industri tekstil, membangun pabrik kertas agar anak-anak bisa belajar, hingga mendirikan perusahaan farmasi untuk pengadaan obat-obatan.
"Tetapi lambat laun iktikad baik ini terjadi penyimpangan-penyimpangan," ungkap Prabowo.
