Pemerintah Ancam Evaluasi Izin Tambang Batu Bara Jika Ogah Hilirisasi

Terkait dengan perpanjangan izin kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), Bahlil menegaskan seluruh perusahaan diwajibkan untuk melakukan hilirisasi.

Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pemerintah akan meninjau kembali izin mereka. Dia menekankan aturan tersebut berlaku tanpa pengecualian, termasuk bagi perusahaan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh berpengaruh.

"Untuk eks kontrak PKP2B, perpanjangannya semua kita wajibkan hilirisasi. Kalau tidak, izinnya bisa ditinjau kembali," tuturnya.

Bahlil menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kedaulatan negara serta kepentingan rakyat. Dia juga berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan tersebut selama sesuai dengan arahan presiden, baik presiden saat ini maupun di masa mendatang.

"Ini nggak main-main dan saya akan konsisten selama itu menjadi perintah bapak presiden, baik presiden sekarang mampu presiden yang akan datang, saya akan eksekusi karena ini menyangkut dengan kedaulatan negara dan kepentingan rakyat, bangsa dan negara," tuturnya.

Bahlil menegaskan banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan nilai tambah bagi Indonesia. Dia menjelaskan pemerintah telah menyusun master plan hilirisasi untuk 20 sektor komoditas.

"Apa sih yang menjadi mesin pertumbuhan bagi pemerintahan ke depan untuk bisa mencapai penambahan (pertumbuhan ekonomi) 7 sampai 8 persen? Nah, kami sudah membuat master plan 20 sektor komoditas daripada hilirisasi," paparnya.

Hilirisasi yang akan didorong oleh pemerintah mencakup tidak hanya sektor tambang, tetapi juga sektor perikanan, kehutanan, pertanian, energi dan sumber daya mineral, dan sebagainya.

Bahlil menyebutkan investasi dari rencana hilirisasi tersebut diharapkan mencapai total 618 miliar dolar AS hingga 2040, dan 91 persen dari nilai investasi tersebut akan berasal dari sektor minyak dan gas (migas).