Pemerintah dan BI Sepakat, Begini Strategi Utang 2025
- Pemerintah dan Bank Indonesia merumuskan strategi penerbitan utang 2025, termasuk melalui instrumen SBN, untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan.
- Koordinasi tahunan antara Kementerian Keuangan dan BI dilakukan untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas makroekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
- BI akan mengarahkan kebijakan moneter 2025 untuk menjaga inflasi pada target 2,5 plus minus 1 persen dan stabilitas nilai tukar rupiah guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) merumuskan strategi penerbitan utang 2025, terutama melalui instrumen surat berharga negara (SBN), untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan.
Indonesia berkomitmen mengelola kebijakan fiskal pruden untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan defisit APBN 2025 sebesar Rp616 triliun atau 2,53 persen PDB. Pembiayaan defisit dilakukan melalui utang neto Rp775,8 triliun dan pembiayaan nonutang minus Rp159,7 triliun.
"Pembiayaan utang ini akan dilakukan melalui penerbitan global bond, penarikan pinjaman luar negeri dan dalam negeri, serta penerbitan SBN di pasar domestik," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan tertulis, Jumat (27/12/2024).
Strategi penerbitan SBN mencakup pengaturan besaran, jadwal, tenor, instrumen, dan metode seperti bilateral debt switch dan penawaran umum. Pemerintah juga mengelola portofolio utang dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang kuat agar struktur utang tetap sehat dan berkesinambungan.
1. Kemenkeu dan BI telah berkoordinasi terkait rencana penerbitan utang
.jpg)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BI mengadakan koordinasi tahunan terkait rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan operasi moneter 2025 pada 27 Desember 2024.
Pertemuan yang dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur BI Perry Warjiyo itu bertujuan memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
Koordinasi dilakukan sesuai amanat sejumlah undang-undang, termasuk UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, dan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
Peraturan tersebut mengharuskan pemerintah berkonsultasi dengan Bank Indonesia sebelum menerbitkan SBN agar selaras dengan kebijakan moneter dan perkembangan pasar keuangan domestik maupun global.
"Sinergi erat antara kebijakan fiskal dan moneter secara berkelanjutan sangat penting untuk tetap terjaganya stabilitas fiskal, stabilitas moneter khususnya stabilitas nilai tukar Rupiah, dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," paparnya.
2. BI mengarahkan kebijakan moneter 2025 untuk menjaga inflasi
BI akan mengarahkan kebijakan moneter 2025 untuk menjaga inflasi pada target 2,5 plus minus 1 persen dan stabilitas nilai tukar rupiah guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan itu mencakup pemantauan nilai tukar, prospek inflasi, dan dinamika ekonomi, serta potensi penurunan suku bunga lanjutan.
Operasi moneter 2025 akan memastikan kecukupan likuiditas secara terukur, termasuk melalui pembelian SBN di pasar sekunder. Pembelian itu mempertimbangkan kenaikan uang primer, lalu lintas devisa, operasi keuangan pemerintah, insentif likuiditas makroprudensial, dan SBN yang jatuh tempo.
"Operasi moneter pro-market Bank Indonesia juga akan terus dioptimalkan melalui instrumen moneter SRBI dengan menjadikan SBN sebagai underlying asset," ujar Ramdan.
3. Penerbitan SBN akan dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian
Kemenkeu dan BI sepakat penerbitan SBN oleh pemerintah dan pembelian SBN dari pasar sekunder oleh bank sentral akan dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta menjaga disiplin dan integritas pasar.
Pembelian SBN dari pasar sekunder dilakukan melalui mekanisme bilateral debt switch atas SBN yang jatuh tempo pada 2025. Prosesnya melibatkan pertukaran SBN jatuh tempo dengan SBN reguler berjangka lebih panjang, menggunakan harga pasar sesuai kebutuhan moneter Bank Indonesia dan kesinambungan fiskal pemerintah.
Kedua pihak menegaskan penerbitan dan pembelian SBN dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengikuti mekanisme pasar. Koordinasi akan terus dilakukan untuk menghadapi dinamika ekonomi domestik dan global.
"Eratnya koordinasi kebijakan fiskal Pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia yang pruden sangat penting dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," tambah Ramdan.
