Setoran Pajak per Maret Tembus Rp394,8 Triliun
- Penerimaan pajak hingga Maret 2026 mencapai Rp394,8 triliun atau 16,7 persen dari target APBN, tumbuh 20,7 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya.
- Total pendapatan negara tercatat Rp574,9 triliun dengan pertumbuhan 10,5 persen yoy, sementara PNBP turun tipis 3 persen dan kepabeanan serta cukai terkontraksi 12,6 persen.
- Belanja negara mencapai Rp815 triliun tumbuh 31,4 persen yoy, mendorong defisit APBN melebar ke Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap PDB.
Jakarta, IDN Times – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan realisasi penerimaan pajak hingga Maret 2026 (kuartal I-2026) mencapai Rp394,8 triliun atau setara 16,7 persen dari target APBN 2026. Capaian ini juga tumbuh 20,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).
Ia menjelaskan kinerja APBN yang masih positif tersebut mencerminkan berbagai kebijakan dan strategi yang ditempuh pemerintah mulai berdampak pada perekonomian Indonesia.
“Strategi kita mulai berhasil, dan dampaknya terhadap ekonomi seharusnya juga semakin baik,” ujar Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2026).
1. Penerimaan negara bukan pajak susut 3 persen
Di sisi lain, penerimaan dari kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp67,9 triliun atau 20,2 persen dari target, namun secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 12,6 persen. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp112,1 triliun atau 24,4 persen dari target, dengan penurunan tipis 3 persen secara tahunan.
Dengan demikian, total pendapatan negara hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp574,9 triliun atau 18,2 persen dari target APBN, tumbuh 10,5 persen dibandingkan tahun lalu.
2. Realisasi belanja negara sebesar Rp815 triliun
Lebih lanjut, Purbaya mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp815 triliun atau 21,2 persen dari pagu, tumbuh 31,4 persen secara tahunan.
“Belanja negara tumbuh lebih cepat, yakni 31,4 persen secara year-on-year, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya tumbuh 1,4 persen. Hal ini karena pemerintah memang menginginkan belanja dapat direalisasikan lebih merata sepanjang tahun, sehingga dampaknya terhadap ekonomi bisa dirasakan lebih signifikan,” jelasnya.
3. Defisit APBN per Maret capai 0,93 persen terhadap PDB
Belanja pemerintah pusat menjadi pendorong utama dengan realisasi Rp610,3 triliun atau meningkat 47,7 persen. Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp281,2 triliun atau tumbuh 43,4 persen, sedangkan belanja non-K/L meningkat lebih tinggi sebesar 51,5 persen menjadi Rp329,1 triliun.
Adapun transfer ke daerah relatif stabil di angka Rp204,8 triliun, dengan kontraksi tipis sebesar 1,1 persen. Perbedaan laju antara pendapatan dan belanja ini menyebabkan defisit APBN melebar menjadi Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Selain itu, defisit keseimbangan primer tercatat sebesar Rp95,8 triliun.
Untuk menutup defisit tersebut, realisasi pembiayaan anggaran telah mencapai Rp257,4 triliun atau 37,3 persen dari target APBN.
