Pemerintah Finalisasi Perpanjangan Kontrak Freeport Indonesia
Jakarta, IDN Times - Pemerintah masih melakukan finalisasi mengenai rencana perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) yang akan habis pada 2041.
"(Terkait perpanjangan kontrak Freeport) hampir finalisasi, hampir final," kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Jumat (22/7/2023).
Salah satu hal yang hampir disepakati adalah keinginan pemerintah untuk menambah kepemilikan saham di Freeport Indonesia sebanyak 10 persen. Freeport harus menyerahkan 10 persen saham ke pemerintah sebagai salah satu syarat perpanjangan IUPK.
1. Pemerintah tunggu komitmen Freeport bangun smelter di Papua
Pemerintah mengharuskan Freeport Indonesia untuk membangun fasilitas pemurnian mineral atau smelter di Papua. Pembangunan smelter ini salah satu syarat perpanjangan IUPK Freeport di Indonesia.
Saat ini, PTFI sedang membangun smelter tembaga design single line di Gresik, Jawa Timur yang ditargetkan dapat beroperasi pada Mei 2024.
"Kita juga minta untuk pembangunan smelter ada di Papua. Nah, bagaimana caranya? meningkatkan kapasitas produksinya. Peningkatan kapasitas produksi itulah yang hasilnya akan dibangun di Papua. Itu masih dalam pembahasan. Harus mereka mau, kalau gak mau jangan kita perpanjang (IUPK) dong, enak aja mereka ngatur-ngatur kita," ujarnya.
2. Masih dilakukan studi kelayakan smelter di Papua
Sebelumnya, Bahlil mengatakan lokasi untuk pembangunan smelter di Papua belum ditentukan karena masih dalam tahap studi kelayakan atau feasibility study (FS).
"Soal tempatnya di mana, nanti lihat FS-nya. Ini kan belum, boleh nanti di Timika atau di Fakfak, boleh di mana saja. Tapi untuk saat ini, belum diputuskan di mana," kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/6/2023).
3. Alasan pemerintah mau perpanjang izin usaha Freeport
Bahlil menjelaskan, apabila tambang Freeport di Papua ditutup maka Indonesia akan rugi karena pemerintah memiliki saham di perusahaan tambang raksasa tersebut sebanyak 51 persen.
Terlebih, dengan nilai atau valuasi Freeport mencapai 20 miliar dolar AS saat ini, Indonesia sudah mengantongi untung sekitar 10 miliar dolar AS atau Rp150 triliun dengan kepemilikan saham tersebut.
"Masa kita aset begini mau kita matikan? Nah ini kita lagi merancang, saya kaget kemarin lihat Freeport yang mengoperasikan anak-anak dari Papua, bahkan 98 persen karyawan Freeport merupakan anak-anak Indonesia. Itu luar biasa, makanya kami mempertimbangkan segera kita bicarakan untuk diperpanjang dan menambah kepemilikan saham pemeirntah menjadi 61 persen," tambah Bahlil.
