Pemerintah Minat Tarik Pinjaman Bank Dunia Lagi Buat Akses Air Minum
- Pemerintah menyatakan minat untuk melanjutkan program kemitraan dengan Bank Dunia dalam mendukung pembangunan infrastruktur air minum di Indonesia.
- Diana menegaskan pentingnya evaluasi bersama atas hasil program NUWSP untuk merumuskan langkah-langkah strategis ke depan dalam meningkatkan akses air minum bagi masyarakat.
- Diana menekankan pentingnya pendanaan bersama dalam pembangunan infrastruktur air minum di Indonesia, termasuk melibatkan Corporate Social Responsibility (CSR) dan sumber pendanaan lain yang sah.
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti menyatakan pemerintah menyatakan minat untuk melanjutkan program kemitraan dengan Bank Dunia atau World Bank dalam mendukung pembangunan infrastruktur air minum di Indonesia.
Dia mengungkapkan keberhasilan program Nasional Penyediaan Air Minum alias National Urban Water Supply (NUWSP) yang melibatkan Bank Dunia dan berbagai pihak terkait menjadi langkah penting dalam meningkatkan akses air minum yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.
"Saya juga berharap enggak ada salahnya ya kalau misalnya World Bank melanjutkan program NUWSP ini. Entah nanti skemanya lebih baik, entah skemanya seperti apa. Tapi kalau dilanjutkan mungkin akan lebih baik," katanya dalam Closing Loan National Urban Water Supply Project (NUWSP) di Kementerian PU, Jakarta, Selasa (19/11/2024).
1. Pemerintah akan evaluasi program pinjaman yang ada di Indonesia
Diana menegaskan pencapaian melalui NUWSP bukanlah akhir dari upaya yang telah dilakukan. Dia menekankan pentingnya evaluasi bersama atas hasil program tersebut untuk merumuskan langkah-langkah strategis ke depan dalam meningkatkan akses air minum bagi masyarakat.
Mengenai keinginan untuk melanjutkan pendanaan dari Bank Dunia, pemerintah akan mengevaluasi pinjaman-pinjaman yang ada di Indonesia, termasuk berdiskusi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengenai hal tersebut.
"Nanti coba kita lihat walaupun memang kita sekarang juga perlu mengevaluasi untuk loan-loan yang ada di Indonesia," tuturnya.
2. Pemerintah buka peluang manfaatkan berbagai sumber pendanaan
Diana menekankan pentingnya pendanaan bersama dalam pembangunan infrastruktur air minum di Indonesia. Dia menyarankan agar pendanaan tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kalau bisa, ada pula pendanaan yang melibatkan Corporate Social Responsibility (CSR) dan sumber pendanaan lain yang sah.
"Upayakan juga dari APBN kita tetap harus kita lakukan, dari APBD harus. Syukur-syukur nanti ada CSR, ada pendanaan-pendanaan lain yang mesti harus bersama-sama," tuturnya.
3. Pinjaman Bank Dunia hasilkan 1,6 juta sambungan rumah
Diana mengungkapkan pada 18 Agustus 2018, Kementerian PUPR telah menandatangani perjanjian pinjaman 100 juta dolar AS dalam NUWSP. Saat ini, program tersebut telah selesai, namun akses air minum layak di Indonesia baru sekitar 91,72 persen.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, ditetapkan target penambahan 10 juta sambungan rumah (SR), dan NUWSP telah berkontribusi dengan 1,6 juta sambungan rumah, yang setara dengan 16 persen dari target tersebut.
"Tapi kita masih punya PR, kita masih punya tugas ke depannya. Dan kita harus terus menyediakan akses air minum bagi seluruh rakyat Indonesia," tambahnya.
