Penuhi Janji Kampanye, Prabowo Pangkas Pajak Penulis Jadi 1,5 Persen

Airlangga menjelaskan, skema tersebut menggunakan mekanisme PPh final sehingga pajak langsung dikenakan sebesar 1,5 persen. Dia mengatakan, kebijakan itu berlaku untuk seluruh penulis buku selama karya yang diterbitkan memiliki ISBN resmi.

ISBN adalah singkatan dari International Standard Book Number atau dalam bahasa Indonesia disebut Nomor Buku Standar Internasional. Ketentuan lebih rinci nantinya akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Dikenakannya 1,5 persen. Jadi sudah langsung final saja. (Berlaku untuk) siapapun yang bikin buku, ISBN-nya jelas," ujar dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, insentif tersebut diberikan karena jumlah penulis di Indonesia dinilai masih terbatas, terutama penulis buku ilmiah.

Pemerintah ingin mendorong masyarakat yang memiliki kemampuan dan keahlian agar lebih aktif menulis buku. Dengan semakin banyak buku yang diterbitkan dan dibaca masyarakat, diharapkan tingkat literasi publik ikut meningkat.

"Bukan buku-buku cerita saja, buku ilmiah, buku ekonomi yang bagus sehingga pandangan Anda enggak dikuasai oleh ekonom TikTok," katanya.

Purbaya menjelaskan, tarif pajak penulis sebelumnya berada di kisaran 6 persen. Awalnya, tarif tersebut direncanakan dipangkas menjadi 3 persen. Namun, dalam pembahasan lanjutan, pemerintah kembali memangkas tarif itu menjadi 1,5 persen.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memaparkan, perhitungan penurunan tarif pajak penulis diajukan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf).

"Perhitungannya sih pokoknya supaya si penulis Indonesia lebih aktif menulis karena bayar pajaknya lebih rendah gitu kira-kira," ujar Purbaya.