Penyaluran Kredit untuk UMKM Binaan BUMN Sudah Sentuh Rp170 Triliun

13 Agu 2020, 20:39 WIB

Pembaharuan Logo BUMN (Dok. Istimewa)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengakui UMKM binaan yang mereka kelola masih terbilang sedikit. Meski demikian, penyaluran kredit terhadap UMKM binaan tersebut terbilang sudah optimal berdasarkan nilainya.

Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Kementerian BUMN, Agus Suharyono, menyebut jumlah UMKM yang mereka kelola hingga saat ini, sebanyak 88.773 UMKM.

"Kontribusi BUMN murni share kita kurang dari satu persen. Ini dari jumlah UMKM yang ada di Indonesia sebesar 65 juta," kata Agus dalam webinar IDN Times, Kamis (13/8/2020).

Kementerian BUMN mencatat UMKM binaan mereka paling banyak bergerak di sektor perdagangan. Diikuti sektor industri, pertanian, peternakan, perikanan, jasa lainnya serta pendanaan yang berkaitan pembinaan dan pelatihan.

1. Penyaluran kredit yang dilakukan Kementerian BUMN berkontribusi 91 persen secara nasional

Ilustrasi (IDN Times/Ita Malau)

Meski jumlah UMKM binaan mereka belum seberapa, Agus mengatakan share plafon kredit usaha rakyat (KUR) yang disalurkan Kementerian BUMN melalui Himbara seperti BRI, BNI, dan Mandiri telah mencapai Rp170 triliun.

"Pelaksanannya sekitar 91 persen dari plafon KUR nasional Rp190 triliun," kata Agus.

2. Sempat terkendala di awal pandemik COVID-19

Ilustrasi perekonomian Indonesia diserang virus corona (IDN Times/Arief Rahmat)

Agus melaporkan bahwa hingga kuartal II atau semester pertama 2020, mitra binaan atau UMKM di bawah Kementerian BUMN baru tercatat 12.243 UMKM. Rendahnya angka UMKM ini karena terkendala pandemik COVID-19.

"Sedikitnya realisasi mitra binaan pada semester satu 2020 dikarenakan sulitnya BUMN dalam menyalurkan program kemitraan pada masa pandemik COVID-19," ujar Agus.

3. Pengembangan UMKM sebagai supply chain terhadap BUMN

Webinar Eps. 5 #MenjagaIndonesia by IDN Times dengan tema "UMKM Bangkit, Pandemik Pamit" (IDN Times/Besse Fadhilah)

KemenBUMN juga akan mengembangkan UMKM agar membentuk supply chain bagi perusahaan BUMN. Nantinya supply chain ini akan mengurangi ketergantungan terhadap impor bagi anak usaha BUMN. Hal ini dilaksanakan dengan berpedoman terhadap ISO 26000.

"Misalnya ada satu BUMN yang raw material dari luar pabrik atau impor dengan pertimbangan kualitas dan harga. Dengan adanya ISO 26000 dia akan memiliki premium (kualitas) ketika berdayakan UMKM yang ada di ring satu pabrik itu," kata Agus.

Namun saat ini Kementerian BUMN masih menyusun roadmap untuk mencapai ISO 26000 tersebut. "Belum dapat recognize dari pimpinan, tapi dapat lampu hijau untuk kajian ini," ucapnya.