Jakarta, IDN Times - Seminar nasional dengan tema "Strategi dalam Menghadapi Perang Dagang" dihelat di Ballroom Binakarna, Hotel Bidakara, Rabu (28/11). Acara ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, dan beberapa ahli ekonomi terkemuka Indonesia.
Di acara ini, pihak penyelenggara, INDEF, menjelaskan apa itu perang dagang, bagaimana awal mulanya, bagaimana kondisi perekonomian Indonesia di tengah situasi itu, hingga proyeksi ekonomi Indonesia untuk tahun 2019.
Menurut Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif INDEF, menjabarkan bagaimana awal mula terjadinya perang dagang. Hal ini dimulai ketika pertumbuhan ekonomi China berkembang pesat dan Amerika Serikat (AS) merespons hal itu.
"Perang dagang ini awalnya melibatkan AS vs China, tapi ekonomi global memaksa perang dagang ini menyeret negara-negara lain di dunia. Tak terkecuali, ya, Indonesia. Perang impor antara AS dan China ini bea masuk barang ekspor ke dua negara tersebut meningkat dan cukup memberatkan negara-negara berkembang," ujar Enny.
Masih menurut Enny, perang dagang antara dua negara penguasa ekonomi dunia ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global relatif baik. Namun, pertumbuhannya cukup stagnan utamanya di negara-negara berkembang yang perkembangannya terbatas walau tetap ada.
Lebih lanjut, Enny mengungkapkan beberapa data pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN. Sebagai contoh, negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia mengalami peningkatan ekonomi berkat masifnya Foreign Direct Investment (FDI) yang masuk ke negara-negara tersebut.
Menurut Menteri Bidang Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, saat ini Indonesia bersaing dengan Vietnam, Malaysia, hingga Thailand, untuk mengejar relokasi ekonomi dari China. "Relokasi ekonomi ini sederhananya adalah bagaimana kita meyakinkan pengusaha di China yang ada di China atau di Eropa, untuk bersedia melakukan FDI ke Indonesia," kata Darmin.
"Ini perlu dilakukan karena mereka tertekan dengan besarnya tarif bea masuk ke AS. Sebagai opsi, Indonesia, harus meyakinkan mereka untuk berani merelokasi ekonomi dan saham mereka ke Indonesia," lanjut Darmin.
Lebih lanjut, Darmin Nasution menjelaskan upaya yang coba dilakukan pemerintah sebagai strategi menghadapi perang dagang. Poin utamanya adalah memanfaatkan insentif pajak untuk sektor industri. Sektor industri tersebut dibagi ke dalam tiga kategori.
Pertama, sektor industri besi dan baja. Kedua, sektor industri petro-chemical seperti gas dan batu bara. Ketiga, insentif pajak untuk bahan-bahan kimia dasar. Hal ini diperkuat oleh keinginan Presiden Jokowi untuk mengatasi defisit di neraca perdagangan dan transaksi berjalan.
Dengan memperkuat sektor industri melalui insentif pajak, pemerintah berharap itu akan membuat sektor industri kita semakin kuat dan kompetitif sehingga menarik minat investasi dan kegiatan ekspor.