Perang Mineral China-Jepang Memanas, Pasokan Tungsten Terancam

Data bea cukai China mengonfirmasi penurunan tajam pasokan tersebut. Pengiriman ammonium paratungstate (APT), bahan baku utama pembuatan tungsten, dari China ke Jepang merosot dari 688 ton pada 2024 menjadi 158 ton pada 2025, sebelum akhirnya menyentuh angka nol sejak Januari 2026. Penutupan keran ekspor ini menempatkan Jepang pada posisi rentan, mengingat China menguasai sekitar 80 persen produksi bijih tungsten dunia.

Dampak kelangkaan ini dengan cepat meluas ke rantai manufaktur menengah dan kecil. Sebuah perusahaan di Prefektur Nagano yang memproduksi bor industri dan peralatan lainnya mengatakan beberapa pemasok mulai membatasi pesanan sejak musim semi. Jumlah produk yang dapat diperoleh perusahaan tersebut kini hanya sekitar 30 persen dari kuota normal.

Untuk bertahan, para pelaku industri terpaksa menawarkan produk alternatif yang menggunakan lebih sedikit tungsten tanpa mengurangi tingkat kekuatannya. Namun, langkah ini belum mampu memenuhi volume pesanan yang masuk.

Dilansir The Japan Times, pengetatan ekspor ini tidak lepas dari memburuknya hubungan diplomatik kedua negara. Beijing memperketat kontrol barang dwiguna setelah Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menyampaikan bahwa blokade China terhadap Taiwan dapat dikategorikan sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang dan berpotensi memicu respons dari Pasukan Bela Diri. China merespons keras pernyataan tersebut, menuduh Tokyo melakukan upaya 'remiliterisasi', dan berdalih bahwa kontrol ekspor diperlukan demi menjaga keamanan nasional serta mencegah proliferasi teknologi sensitif.

Selain tungsten, embargo terselubung ini juga menyasar unsur tanah jarang berat seperti disprosium dan terbium. Catatan bea cukai menunjukkan pengiriman disprosium oksida ke Jepang terhenti sejak Oktober 2025, disusul oleh terbium oksida sebulan kemudian. Kedua unsur tanah jarang ini merupakan bahan baku penting untuk magnet permanen berkinerja tinggi yang digunakan pada sistem radar, rudal canggih, motor kendaraan listrik, hingga robotika industri.

Pakar keamanan ekonomi Jepang dari Hudson Institute, William Chou, menilai bahwa kebijakan pembatasan ekspor China secara langsung memukul sektor komersial maupun pertahanan Jepang secara mendalam. Langkah ini menjadi ujian paling nyata bagi efektivitas kebijakan keamanan ekonomi dan ketahanan rantai pasokan yang telah dibangun Negeri Sakura selama lebih dari satu dekade untuk menghentikan ketergantungan pada China.

Menghadapi hambatan pasokan ini, industri Jepang mulai mencari akses ke cadangan mineral strategis milik pemerintah, merekayasa efisiensi penggunaan bahan baku, serta berburu pemasok alternatif di luar China. Eskalasi ketegangan ini bahkan mulai memicu insiden hukum, ditandai dengan penahanan dua warga negara Jepang di China atas dugaan upaya membawa keluar produk logam tanah jarang secara ilegal.

Krisis ini memperlihatkan kerentanan mendasar pada industri pertahanan dan manufaktur Jepang, terutama untuk material seperti tungsten yang cadangan nasionalnya jauh lebih terbatas dibanding jenis mineral lainnya. Kebijakan pembatasan ekspor yang terus berlanjut menegaskan bagaimana penguasaan atas sumber daya mineral kritis ini digunakan oleh Beijing sebagai instrumen tekanan geopolitik yang efektif.