Perang Picu Krisis Energi, Pakistan Pangkas Jatah BBM-Liburkan Sekolah

Pakistan resmi memotong jatah BBM untuk seluruh kendaraan dinas sebesar 50 persen selama dua bulan ke depan. Langkah besar ini diambil sebagai bagian dari strategi penghematan nasional untuk menghadapi krisis energi.

Selain memotong jatah BBM, pemerintah juga memutuskan untuk tidak mengoperasikan 60 persen dari total armada kendaraan negara. Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi layanan darurat seperti ambulans dan transportasi umum agar kegiatan masyarakat tidak terganggu.

Keputusan tegas ini diambil setelah Menteri Perminyakan, Ali Pervaiz Malik, memberikan peringatan mengenai risiko pasokan energi. Menurutnya, posisi Pakistan sangat bergantung pada jalur laut di Selat Hormuz yang rawan tertutup akibat perang di Timur Tengah.

"Konflik dari negara tetangga telah meluas ke seluruh kawasan. Kami belum tahu kapan krisis ini berakhir karena tidak ada lini masa yang pasti," ujar Malik, dilansir Tribune.

Sebagai langkah tambahan untuk menghemat energi, pemerintah juga mengubah jadwal kerja birokrasi menjadi empat hari dalam seminggu. Mulai saat ini, Jumat ditetapkan sebagai hari libur tambahan bagi pegawai kantor pemerintahan. Meski demikian, sektor-sektor penting seperti perbankan, pertanian, dan pabrik tetap wajib beroperasi penuh. Hal ini dilakukan agar kegiatan ekspor dan ketersediaan pangan nasional tidak terganggu oleh resesi energi yang sedang terjadi.

Di sisi lain, pemerintah juga memperketat pengawasan penyaluran BBM di masyarakat untuk mencegah adanya penimbunan oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan. Menteri Informasi, Ataullah Tarar, memperingatkan, pemerintah akan menindak tegas siapa pun yang memanfaatkan situasi sulit ini. Ia menegaskan, izin usaha pom bensin akan langsung dicabut jika terbukti melanggar aturan distribusi yang telah ditetapkan selama masa darurat ini.

Pakistan resmi mengambil langkah drastis dengan meliburkan seluruh sekolah dasar dan menengah selama dua minggu berturut-turut mulai pertengahan Maret 2026. Sementara itu, perguruan tinggi diinstruksikan untuk segera beralih sepenuhnya ke sistem belajar daring atau online. Kebijakan ini bertujuan untuk menghilangkan kebutuhan transportasi harian bagi jutaan siswa dan pengajar yang selama ini memberikan tekanan besar pada persediaan bahan bakar nasional.

Keputusan ini diambil setelah pemerintah melihat sektor transportasi pendidikan menyumbang angka yang cukup besar dalam penggunaan bensin harian. Perdana Menteri Shehbaz Sharif menegaskan pentingnya langkah darurat ini demi menjaga stok energi untuk kebutuhan yang lebih mendesak.

"Demi menghemat BBM, kantor pemerintah kecuali bank hanya beroperasi empat hari sepekan. Sekolah akan diliburkan dua pekan mulai minggu depan, sementara perguruan tinggi segera beralih ke sistem daring," ujar Sharif, dilansir India Today.

Selain aturan di dunia pendidikan, pemerintah juga mewajibkan kantor pemerintahan dan memberikan saran kuat kepada sektor swasta untuk menerapkan sistem bekerja dari rumah atau Work from Home (WFH) bagi 50 persen karyawan. Strategi ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan di jalan raya serta menghemat energi di gedung-gedung perkantoran, terutama untuk pemakaian lampu dan pendingin ruangan (AC) yang sangat tinggi.

Upaya penghematan ini juga menyasar penggunaan anggaran negara yang lebih ketat. Pemerintah kini melarang penyelenggaraan seminar atau rapat di hotel mewah dan mewajibkan acara tersebut dilaksanakan di gedung milik negara.

Selain itu, jamuan makan malam resmi serta pembelian furnitur dan alat kantor baru seperti AC dilarang total selama masa krisis. Seluruh langkah ini dilakukan agar setiap anggaran negara benar-benar digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Seluruh anggota kabinet Pakistan secara sukarela memutuskan untuk tidak mengambil gaji mereka selama dua bulan ke depan. Selain itu, para anggota parlemen juga bersedia menerima pemotongan penghasilan sebesar 25 persen. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat yang sedang kesulitan akibat meroketnya harga kebutuhan pokok dan energi di seluruh dunia.

Pemerintah juga memangkas anggaran belanja di berbagai departemen sebesar 20 persen. Pejabat tinggi yang memiliki gaji di atas 300 ribu Rupee Pakistan (Rp18,13 juta) per bulan juga akan mengalami pemotongan gaji selama dua hari.

Uang hasil pemotongan tersebut nantinya akan dikumpulkan dan disalurkan sebagai bantuan langsung untuk masyarakat miskin yang terkena dampak inflasi. Perdana Menteri Shehbaz Sharif menegaskan bahwa penghematan ini harus dimulai dari para pemimpin.

"Beban penghematan harus dipikul adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Kelompok elit wajib memberi contoh dalam menerapkan langkah-langkah penghematan ini," katanya, dilansir Dawn.

Selain pemotongan gaji, pemerintah mengeluarkan larangan bagi para menteri dan gubernur untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali untuk urusan yang sangat mendesak. Pembelian aset mewah seperti mobil baru dan peralatan kantor yang mahal juga dihentikan total. Hal ini dilakukan karena kondisi keuangan negara yang sedang tertekan akibat tingginya biaya impor energi dari negara-negara teluk.

Saat ini, Pakistan sedang menghadapi gangguan pasokan gas yang menyebabkan beberapa pabrik pupuk harus berhenti beroperasi. Dengan melakukan penghematan besar-besaran di sektor birokrasi, pemerintah berharap dapat mengalihkan dana yang ada untuk mengamankan stok energi nasional. Targetnya, cadangan energi harus tersedia setidaknya untuk empat minggu ke depan agar industri di dalam negeri bisa terus berjalan.