Perketat Pembentukan Anak Usaha BUMN, Erick Thohir Siapkan Aturan Baru

03 Des 2019, 05:01 WIB

Raker Menteri BUMN bersama Komisi VI (IDN Times/Auriga Agustina)

Jakarta, IDN Times - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir akan mengeluarkan sejumlah aturan untuk mengontrol pembentukan anak usaha BUMN. Menurut Erick, pengajuan pembentukan anak usaha oleh induk BUMN harus dilandasi alasan yang kuat.

"Saya tak akan menyetop mereka membuka anak perusahaan. Tapi kalau alasannya tidak jelas, baru saya stop. Karena saya tidak mau juga BUMN yang masih sehat ke depannya tergerogoti oleh oknum yang sengaja menggerogoti perusahaan yang sehat itu," kata Erick saat ditemui di Gedung DPR, Senin (2/12).

1. Karakatau Steel menjadi contoh perusahaan dengan banyak anak usaha

Raker Komisi VI DPR bersama Kementerian BUMN (IDN Times/Auriga Agustina)

Ia mencontohkan salah satu perusahaan BUMN yang memiliki anak usaha gemuk tapi tidak sehat adalah PT Krakatau Steel Tbk. Emiten berkode saham KRAS memiliki 60 anak usaha padahal utang hampir R40 triliun.

"Karena itu, permen (peraturan menteri) ini harus dikeluarkan. Di situlah kita ada hak untuk me-review dari anak perusahaan ini," katanya.

2. Erick mencontohkan Telkom perusahaan BUMN yang memiliki anak usaha yang sehat

Menteri BUMN Erick Thohir saat menghadiri rapat perdana di Komisi VI DPR RI, didampingi Wamen BUMN Kartiko Wirjoatdmodjo, Senin (2/12). (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Kendati begitu, menurut Erick, tidak semua perusahaan BUMN memiliki anak usaha yang tidak sehat.

"Tapi bukan berarti semua anak usaha sakit. Seperti Telkom sangat sehat. Makanya permen ini lebih mengunci bahwa kalau pembentukan ini harus ada alasannya. Saya tidak mau feodal, berhentikan. Nanti kita rapat dengan Kemenkeu dan ratas dengan presiden bisa bicarakan solusi," ujar Erick.

3. Pembentukan anak usaha nantinya harus berdasarkan persetujuan menteri

IDN Times / Auriga Agustina

Staf khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga juga menegaskan melalui Permen BUMN nantinya pembentukan anak perusahaan harus atas persetujuan menteri. "Ya nanti ada pengajuan ke Pak Menteri," katanya saat ditemui usai mendampingi Erick Thohir rapat bersama Komisi VI.