Perpres Kewirausahaan Nasional Resmi Berlaku, Simak 5 Poin Utamanya

Dilansir laman resmi JDIH BPK, Perpres Nomor 38 Tahun 2026 membentuk kerangka kebijakan yang digunakan bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan.

Pelaksanaannya mencakup Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional, Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional, serta rencana aksi di tingkat daerah. Penyatuan pedoman tersebut diharapkan mengurangi program yang berjalan sendiri-sendiri tanpa sasaran dan evaluasi yang jela

Berdasarkan ketentuan Perpres, program pengembangan disusun menurut tiga fase, yaitu calon wirausaha, wirausaha pemula, dan wirausaha mapan. Artinya, seseorang yang baru merancang usaha tidak seharusnya menerima bentuk pendampingan yang sama dengan pemilik bisnis yang telah berkembang.

Pendekatan bertahap tersebut memungkinkan pelatihan, pembiayaan, pemasaran, dan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan nyata setiap pelaku usaha.

Perpres juga mengenal kategori wirausaha sosial, wirausaha teknologi, wirausaha pemuda, wirausaha perempuan, wirausaha desa, dan wirausaha ekonomi kreatif. Penetapan kategori tematik menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya berfokus pada usaha perdagangan konvensional.

Pemerintah dapat merancang program yang lebih spesifik, seperti penguatan teknologi, pemberdayaan usaha perempuan, pengembangan ekonomi desa, atau komersialisasi karya kreatif.

Pelaksanaan kebijakan akan dikoordinasikan oleh Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dewan pengarah diketuai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sedangkan Menteri UMKM menjadi ketua pelaksana.

Sejumlah kementerian lain juga terlibat agar pengembangan kewirausahaan dapat dilaksanakan secara terencana dan terpadu, bukan hanya menjadi tanggung jawab satu kementerian.

Pendanaan program dapat berasal dari APBN, APBD, dan sumber sah lainnya. Pada tingkat daerah, anggaran dapat digunakan untuk inkubasi usaha, peningkatan kualitas pendamping, perluasan akses pasar, penguatan ekosistem, pembangunan sarana pendukung, dan pendataan wirausaha. Namun, Perpres ini tidak otomatis memberikan bantuan tunai atau pembiayaan kepada setiap pelaku usaha karena manfaatnya tetap bergantung pada program yang diselenggarakan kementerian dan pemerintah daerah.

Perpres Nomor 38 Tahun 2026 memberikan fondasi yang lebih jelas bagi pengembangan wirausaha dari tahap perencanaan hingga menjadi bisnis mapan. Keberhasilannya tetap ditentukan oleh kualitas program turunan, ketepatan penerima, kemampuan pendamping, dan kemudahan pelaku usaha memperoleh informasi.

Pelaku UMKM dan calon wirausaha perlu mengikuti kanal resmi Kementerian UMKM serta pemerintah daerah untuk mengetahui program inkubasi, pelatihan, pendataan, dan akses pasar yang tersedia. Hindari pihak yang menjanjikan bantuan otomatis hanya dengan mengatasnamakan Perpres tersebut.