Jakarta, IDN Times - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan ajakan Presiden Prabowo Subianto kepada presiden-presiden terdahulu untuk ikut mengawasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
ICW mengkhawatirkan potensi politisasi dalam pemilihan sosok-sosok pengawas Danantara dari ajakan tersebut.
“Politisasi dari peran pengawas Danantara nantinya akan semakin kencang jika itu direalisasikan,” kata Peneliti ICW, Yassar Aulia kepada IDN Times, Rabu (19/2/2025).
ICW menegaskan, Dewan Pengawas Danantara harus diisi sosok-sosok profesional, yang memiliki keterampilan di bidang yang sesuai.
Jika tidak, menurutnya Prabowo hanya akan mengulang kasus lama, yang berkaitan dengan pengelolaan BUMN yang buruk.
“Itu juga akan mengulang lagu lama terkait dengan tata kelola yang buruk di BUMN itu sendiri. Karena sudah banyak sekali catatan yang mengindikasikan pembagian kursi-kursi pengawas di BUMN itu seringkali tidak berdasarkan pada profesionalitas atau meritokrasi,” ucap Yassar.
Menurut ICW, seharusnya Prabowo berkaca pada kasus megakorupsi lembaga dana abadi atau sovereign wealth fund (SWF) yang pernah ada di Malaysia, yakni 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Mantan Presiden Malaysia, Najib Razak saat masih memimpin Negeri Jiran itu turut menjabat sebagai Dewan Penasihat 1MDB. Ternyata, Najib terbukti menyalahgunakan kekuasaannya dan memberi keuntungan finansial untuk dirinya senilai 2,28 miliar ringgit Malaysia atau sekitar Rp8,1 triliun.
“Konstruksi perkara korupsi yang menimpa lembaga tersebut dan melibatkan mantan Perdana Menteri itu kan salah satunya karena mimimnya akuntabilitas dan pengawasan. Jadi badan pengawasnya pada saat itu justru diduduki langsung oleh Najib Razak juga sebagai Perdana Menteri aktif,” tutur Yassar.
Menurutnya, meski Danantara mengelola aset BUMN, tanggung jawab dari sisi transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat tetap harus diterapkan. Oleh sebab itu, ICW meminta Danantara dijalankan dengan tata kelola yang baik.
“Ini sebenarnya sumber dari rakyat juga, tapi sekarang dapat dikelola secara agresif seperti korporasi gitu, dan tentunya akan menghasilkan risiko kerugian rakyat juga pada akhirnya meskipun secara hukum dinyatakan kerugian BUMN tidak lagi menjadi kerugian negara,” ujar Yassar.