Prabowo Bahas Peningkatan Impor Energi buat Nego Tarif Trump
- Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, rencanakan impor tambahan komoditas energi dari Amerika Serikat untuk seimbangkan neraca perdagangan.
- Impor meliputi LPG, minyak mentah, dan BBM dengan nilai diperkirakan melampaui 10 miliar dolar AS.
- Peningkatan impor tidak membebani APBN dan merupakan bagian dari upaya membangun keseimbangan perdagangan.
Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah tengah mematangkan rencana impor tambahan komoditas energi dari Amerika Serikat. Hal tersebut sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara. Rencana tersebut dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (17/4/2025) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
"Saya rapat tadi dengan Bapak Presiden untuk memastikan komoditas apa saja yang akan kita lakukan, impor tambahan dari AS dalam rangka membuat keseimbangan neraca perdagangan kita," kata Bahlil kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan.
Bahlil menjelaskan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan sekitar 14,5 miliar dolar AS. Namun, angka tersebut berbeda dengan catatan pemerintah AS yang menunjukkan nilai surplus lebih besar.
1. Negosiasi dilakukan pemerintah lewat Menko Perekonomian
Bahlil mengatakan pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto, tengah melakukan perundingan di AS untuk merealisasikan rencana peningkatan pembelian komoditas energi.
Komoditas yang dimaksud meliputi liquefied petroleum gas (LPG), minyak mentah, dan bahan bakar minyak (BBM). Nilai impor dari sektor tersebut diperkirakan melampaui 10 miliar dolar AS.
"Sekarang perundingan sedang terjadi di Amerika, Pak Menko Airlangga yang akan memimpin di sana, dan tadi kami melakukan diskusi terus," ujar Bahlil.
2. Peningkatan impor dari AS dipastikan tak membenani APBN
Bahlil memastikan peningkatan impor komoditas energi dari AS tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun menambah kuota impor nasional.
Dia menjelaskan skema yang digunakan adalah pengalihan sumber impor yang sebelumnya berasal dari kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara, untuk kemudian dialihkan ke Amerika Serikat.
"Persoalan dagang aja. Kan kita juga tidak ada sebuah keteriktan yang mewajibkan bahwa harus (membeli) sama dengan (negara) yang sekarang," ujarnya.
3. Pemerintah harap AS menurunkan tarif terhadap Indonesia
Bahlil menegaskan langkah yang diambil Indonesia merupakan bagian dari upaya membangun keseimbangan perdagangan. Pemerintah berharap, jika neraca perdagangan Indonesia dan AS sudah lebih seimbang, maka kebijakan tarif tinggi dari AS dapat ditinjau ulang.
Namun, jika tidak ada penurunan tarif dari Presiden AS Donald Trump, pemerintah akan mempertimbangkan opsi lain dan akan membahasnya kembali bersama Presiden.
"Kalau dengan harapan neraca perdagangan kita sudah seimbang, bahkan mungkin bisa mereka surplus, katakanlah kalau itu terjadi, harapannya tarifnya diturunkan dong. Kalau tidak diturunkan untuk apa," tambahnya.
