Prabowo Bakal Kejar Pengemplang Pajak hingga Rp300 Triliun

09 Okt 2024, 21:12 WIB

Triyan Pangastuti

Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)

Intinya sih...

Pemerintahan Prabowo-Gibran akan tindak kecurangan wajib pajak, potensi Rp300 triliun pajak tidak terkumpul akan digali untuk tambahan belanja negara.
Kasus pajak inkrah di pengadilan dan manipulasi transfer pricing yang belum dibayar, menjadi fokus penyelesaian pemerintah.
Celah kecurangan wajib pajak bisa mendongkrak penerimaan negara, dengan potensi lebih besar dari Rp300 triliun yang belum terkumpul.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan menindak segala praktik kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak (WP).

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengungkapkan, ada sekitar Rp300 triliun potensi penerimaan pajak yang tidak terkumpul akibat modus penghindaran pajak.

Sumber yang belum tergali tersebut akan dimanfaatkan sebagai tambahan belanja negara untuk membiayai anggaran pemerintah pada tahun mendatang. Hal ini awalnya diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

"Jadi ada kurang Rp300 triliun dan kebetulan itu kita juga menemukan ada pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan ada sumber-sumber yang belum tergali,” kata Drajad di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

1. Contoh kasus kecurangan pajak yang rugikan negara

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Drajad memberikan contoh, kasus-kasus pajak yang sudah inkrah di pengadilam, yakni WP kalah dalam pengadilan dan tak bisa mengajukan peninjauan kembali (PK) merupakan salah satu contoh sumber pajak yang belum terkumpulkan.

Selain itu, praktik kecurangan pajak berupa manipulasi atau transfer pricing yang terbukti bersalah juga akan diselesaikan oleh pemerintah Prabowo.

"Mahkamah Agung sudah memutuskan selesai, tapi mereka enggak bayar. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar, itu jumlahnya juga sangat besar," ujarnya.

2. Bakal ditelusuri wajib pajak tak patuhi kewajibannya

ilustrasi bayar pajak (IDN Times/Aditya Pratama)

Menutup celah kecurangan dari wajib pajak, kata Drajad, bisa mendongkrak penerimaan negara. Bahkan bila ditelusuri lebih jauh, maka jumlah pajak yang tidak terkumpul bisa lebih besar dari itu, namun dia enggan membeberkan jumlah pastinya.

"Kemudian ada beberapa kasus lain yang mungkin terlalu spesifik untuk saya sebutkan. Tapi intinya yang disampaikan Pak Hashim itu basisnya adalah data sangat kredibel," kata dia.

3. Oknum pengusaha sawit nakal tak bayar pajak bakal ditindak

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024). (IDN Times/Trio Hamdani)

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan kebocoran penerimaan negara hingga mencapai Rp300 triliun berasal dari oknum pengusaha-pengusaha sawit nakal yang membuka perkebunan sawit ilegal dan tidak membayar pajak.

"Ada jutaan hektare kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar. Kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar. Ini data-data yang dihimpun pemerintah," tutur Adi Prabowo Subianto itu dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Hashim menjelaskan, saat ini pihaknya telah mengantongi nama 300 perusahaan sawit nakal tersebut. Namun ia enggan menyebutkannya karena daftar tersebut masih akan ditelusurinya lebih jauh.

"Dari kebocoran ini kita bisa hasilkan Rp50 triliun tiap tahun. Ini kita hitung-hitung dari satu kebocoran kita bisa berikan makan gratis 2 kali sehari untuk 9 juta anak," kata dia.