Prabowo Bentuk Satgas Ekonomi Kebut Asta Cita Indonesia Emas

Berdasarkan Pasal 1, Satgas bertugas mengoordinasikan percepatan program yang mencakup Program Paket Ekonomi, Program Stimulus Ekonomi, Program Prioritas Pemerintah, hingga program utama di kementerian dan lembaga sesuai arahan Presiden.

"Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden," bunyi Pasal 2.

Tugas spesifik lainnya mencakup penetapan langkah strategis yang terintegrasi, pemantauan dan evaluasi realisasi anggaran, serta merancang solusi terobosan atas permasalahan strategis agar pelaksanaan program berjalan cepat dan tepat.

Keanggotaan Satgas melibatkan jajaran menteri kabinet dan pimpinan lembaga.

Ketua dan Wakil Ketua :

• Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

• Ketua II : Menteri Sekretaris Negara

• Wakil Ketua I : Menteri Keuangan

• Wakil Ketua II : Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

• Wakil Ketua III : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Anggota :

• Menteri Dalam Negeri

• Menteri Ketenagakerjaan

• Menteri Perdagangan

• Menteri Perindustrian

• Menteri Pariwisata

• Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

• Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

• Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

• Menteri Pertanian

• Menteri Kelautan dan Perikanan

• Menteri Pekerjaan Umum

• Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

• Menteri Perhubungan

• Menteri Komunikasi dan Digital

• Menteri Koperasi

• Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

• Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif

• Menteri Sosial

• Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

• Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

• Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara

• Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

• Jaksa Agung Republik Indonesia

• Kepala Badan Pengawasan

• Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara

• Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

• Jaksa Agung Republik Indonesia

• Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

• Kepala Badan Gizi Nasional

• Kepala Badan Pangan Nasional

• Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Sekretaris :

• Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan jika suatu program telah ditugaskan kepada satgas atau tim lain, tim tersebut tetap menjalankan tugasnya, tetapi wajib berkoordinasi dengan Satgas.

Untuk membantu operasional, dibentuk pula kelompok kerja dan sekretariat yang berkedudukan di Kemenko Perekonomian dengan struktur yang ditetapkan oleh Ketua I Satgas.

Satgas diberikan wewenang untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, hingga instansi dan pemangku kepentingan lainnya.

Mengenai ritme kerja, Satgas dijadwalkan mengadakan rapat koordinasi minimal satu kali dalam dua bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Laporan perkembangan tugas wajib disampaikan kepada Presiden melalui Ketua I Satgas secara berkala setiap enam bulan atau dalam kondisi mendesak.

Terkait urusan pembiayaan, seluruh biaya yang diperlukan untuk mendukung fungsi Satgas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masing-masing kementerian atau lembaga terkait.

Selain itu, pendanaan dapat bersumber dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.