Penuhi Deadline Prabowo, Bahlil Segera Eksekusi Tambang Bermasalah
- Bahlil Lahadalia menyerahkan laporan evaluasi IUP bermasalah kepada Presiden Prabowo sebagai tindak lanjut instruksi penertiban tambang di kawasan hutan lindung dan cagar alam.
- Prabowo menegaskan pencabutan ratusan izin tambang bermasalah harus dilakukan tanpa kompromi demi kepentingan nasional dan rakyat, bukan kelompok atau individu tertentu.
- Presiden memerintahkan proses evaluasi IUP diselesaikan hanya dalam satu minggu agar izin yang melanggar aturan segera dicabut dan pengelolaan tambang kembali ke tangan negara.
Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, telah menyerahkan laporan hasil evaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah kepada Presiden Prabowo Subianto.
Laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi singkat yang diberikan Prabowo dalam rapat kerja pada pekan lalu. Bahlil menyampaikan dirinya sudah menghadap untuk melaporkan progres penataan lahan tambang dimaksud.
"Saya sudah melaporkan dan Insya Allah hasilnya juga baik. Saya sudah mendapatkan arahan teknis untuk segera dieksekusi lebih lanjut," kata Bahlil dikutip Jumat (17/4/2026).
1. Penataan izin tambang di kawasan hutan lindung hingga cagar alam
Bahlil menjelaskan fokus utama laporannya Prabowo adalah penataan lahan-lahan IUP yang berada di dalam kawasan hutan. Dia merinci evaluasi menyasar pertambangan yang masuk ke wilayah hutan lindung, hutan konservasi, hingga cagar alam.
"Ada di hutan lindung, hutan konservasi, kemudian cagar alam, dan beberapa IUP yang dalam kawasan hutan," ujar Bahlil.
2. Prabowo instruksikan pencabutan IUP tanpa kompromi
Sebelumnya, Prabowo memerintahkan Bahlil untuk mengevaluasi dan mencabut ratusan izin tambang yang dianggap bermasalah. Dia menegaskan pemerintah tidak lagi memiliki waktu untuk bersikap kompromi terhadap pelanggaran tersebut.
Prabowo menekankan prioritas utama pemerintah saat ini adalah membela kepentingan nasional dan rakyat. Dia menyatakan kepentingan kelompok, keluarga, maupun rekan tertentu tidak boleh diutamakan di atas kepentingan negara.
"Jadi ini ada sekian ratus, Menteri ESDM segera evaluasi, cabut semua itu IUP ya. Cabut semua itu. Kita sudah enggak ada waktu untuk terlalu kasihan. Enggak ada kasihan sekarang ya. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat," tegas Prabowo.
3. Prabowo perintahkan proses evaluasi selesai satu minggu
Dalam arahannya, Prabowo meminta laporan evaluasi tersebut segera diselesaikan. Dia menolak permintaan waktu dua minggu dan memangkas tenggat waktunya menjadi hanya satu pekan agar seluruh izin yang tidak sesuai aturan bisa segera dicabut.
"Kita cabut semua IUP. Prinsip-prinsip yang enggak beres kita cabut. Harus di tangan negara dan kita bisa nanti memperkuat institusi-institusi kita, lembaga-lembaga kita," kata Prabowo.
