Presiden Prabowo menegur keras pengusaha yang membawa keuntungan ke luar negeri dan menilai mereka kurang memiliki rasa nasionalisme dalam mengelola sumber daya alam Indonesia.
Pemerintah berkomitmen menghentikan ekspor bahan mentah seperti nikel, bauksit, dan batu bara agar nilai tambahnya dinikmati masyarakat, terutama petani, nelayan, dan buruh.
Prabowo menegaskan kemakmuran ekonomi harus dirasakan seluruh rakyat, bukan hanya segelintir orang kaya, serta memastikan kekayaan bangsa tetap dikelola di dalam negeri.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Is this "Intinya Sih" helpful?

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam kepada para pengusaha yang dinilai tidak memiliki rasa nasionalisme dalam mengelola sumber daya alam (SDA) Indonesia.

Dia menekankan, pemerintah tidak akan membiarkan kekayaan negara terus-menerus dibawa ke luar negeri. Hal itu seiring dengan upayanya memperkuat fondasi hilirisasi industri di dalam negeri.

"Sudah terlalu lama, sudah terlalu lama sumber daya ekonomi kita, sumber daya alam kita dikuasai oleh pedagang-pedagang yang saya pertanyakan nasionalisme mereka," katanya dalam agenda groundbreaking 13 proyek strategis hilirisasi nasional tahap kedua di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Prabowo mempertanyakan sejumlah pelaku usaha yang selama ini menikmati berbagai kemudahan dari negara. Mereka yang telah diberi konsesi tambang, perkebunan, hingga akses kredit bank pemerintah, justru tidak menempatkan hasil usahanya di Indonesia.

"Kita kasih konsesi tambang, kita kasih konsesi perkebunan, kita kasih lagi kredit dari bank pemerintah, bank milik rakyat, tapi mereka begitu hasil usahanya tidak ditempatkan di Indonesia. Saya kira bangsa Indonesia tidak mau hal ini diteruskan," ujarnya.

Sebagai langkah nyata, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menghentikan praktik ekspor bahan baku mentah. Dia memberi contoh komoditas seperti nikel, bauksit, batu bara, hingga hasil pertanian yang harus diolah di dalam negeri.

Strategi tersebut diambil agar nilai tambah dari setiap komoditas dapat dinikmati langsung oleh masyarakat, terutama petani, nelayan, dan buruh yang dinilai belum menerima kesejahteraan yang layak.

Namun, Prabowo menepis anggapan pemerintah anti terhadap pengusaha kaya. Hanya saja, dia menekankan agar kemakmuran ekonomi harus dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan sekadar menumpuk di segelintir kelompok yang jumlahnya hanya 0,1 persen.

"Kemakmuran itu harus ke rakyat. Yang kaya tidak boleh 0,1 persen di atas. Kita terbuka, Indonesia harus untuk semua. Yang kuat monggo, kita tidak anti orang kaya, tapi orang kaya harus nasionalis," paparnya.

Prabowo menegaskan, Indonesia bukanlah ladang atau sawah milik pihak asing yang bisa diambil kekayaannya begitu saja. Dia menyatakan, tekadnya untuk memastikan sumber kekayaan bangsa tetap berada di dalam negeri dan dikelola demi kepentingan serta kemakmuran rakyat Indonesia.

"Bangsa Indonesia bukan ladang dan sawah untuk diambil kekayaannya dibawa ke luar negeri. Saya ulangi, bangsa Indonesia tidak mau jadi sawahnya orang lain, tidak mau jadi ladangnya orang lain. Bangsa Indonesia ingin kekayaan Indonesia di tangan, dinikmati oleh rakyat Indonesia," kata Prabowo.