Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Prabowo Kritik Kapitalisme Neoliberal: Kapan Kekayaan Netes ke Bawah?

2 min read
Prabowo Kritik Kapitalisme Neoliberal: Kapan Kekayaan Netes ke Bawah?
Presiden Prabowo Subianto di HUT PAN (IDN Times/M. Ilman Nafi’an)
  • Presiden Prabowo Subianto mengkritik kapitalisme neoliberal yang membiarkan kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang dengan harapan mengalir ke masyarakat.
  • Dalam perayaan HUT ke-28 PAN di Jakarta, Prabowo mempertanyakan kapan kekayaan tersebut benar-benar akan dirasakan masyarakat luas.
  • Prabowo menegaskan ekonomi Indonesia harus berlandaskan UUD 1945: kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Share Article

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menyinggung konsep kapitalisme neoliberal yang menurutnya mengandalkan kekayaan kelompok tertentu untuk kemudian mengalir ke masyarakat luas. Dia mempertanyakan kapan kekayaan tersebut akan benar-benar dirasakan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri perayaan HUT ke-28 PAN di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (18/9/2026).

"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas-jelas mengatakan bahwa perekonomian kita harus berdasarkan asas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata asas kapitalisme neoliberal, enggak ada kata-kata itu," kata Prabowo. 

Dia kemudian menggambarkan konsep tersebut sebagai anggapan kekayaan yang terkumpul pada segelintir orang nantinya akan menetes ke masyarakat. Namun, dia mempertanyakan kapan kondisi itu akan terjadi.

"Anda mengerti kapitalisme neoliberal? Itu artinya mereka bilang biarlah yang kaya segelintir orang, setelah mereka kaya nanti akan menetes kekayaannya ke bawah. Kapan netesnya? Kita udah mati semua 200 tahun kemudian nggak netes-netes juga," ujar dia.

Prabowo mengatakan prinsip yang menjadi pegangan Indonesia adalah pengelolaan perekonomian sesuai amanat UUD 1945. Dia juga menyebut telah mempelajari sejumlah negara yang mengalami kemajuan dan menemukan prinsip serupa dalam konstitusi negara-negara tersebut.

"Intinya sama bahwa bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebesar-besarnya," tegas Prabowo.

    Share Article
    Editorial Team

    Related Articles

    See More