Prabowo Minta BUMN Ambil Alih MinyaKita Imbas Harga Melambung
- Presiden Prabowo instruksikan BUMN pangan ambil alih distribusi MinyaKita.
- Bulog akan kuasai stok dan distribusi MinyaKita, harga diatur maksimal Rp15.700.
- Pentingnya percepatan distribusi minyak goreng melalui Bulog untuk stabilkan harga.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan badan usaha milik negara (BUMN) bidang pangan, termasuk Perum Bulog untuk mengambil alih distribusi MinyaKita. Hal itu disebabkan harga MinyaKita yang telah melampaui harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.
"Arahannya MinyaKita, beliau menyampaikan secara tegas MinyaKita dibantu oleh BUMN bidang pangan khususnya Bulog," kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (9/12/2024).
1. BUMN turun tangan agar pemerintah bisa kontrol harga Minyakita
Dia menyatakan selama ini, Perum Bulog dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) telah menerima penugasan terkait pendistribusian MinyaKita. Pemerintah merasa perlu untuk memperkuat penguasaan stok oleh BUMN.
Dalam hal ini, Bapanas bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggelar mengadakan rapat. Tujuannya agar BUMN dapat mendistribusikan MinyaKita sesuai dengan harga yang ditetapkan.
"Jadi, stok ini biar dikuasai oleh tanda kutip untuk MinyaKita ya dikuasai oleh BUMN. Ya supaya bisa distribusikan dan kita bisa kontrol sesuai dengan harga yang ditetapkan Rp15.700," paparnya.
2. Pemerintah dorong percepatan distribusi minyak goreng
Arief menekankan pentingnya percepatan distribusi minyak goreng melalui Perum Bulog untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga di masyarakat. Dia mengungkapkan Bulog memiliki 1.593 gudang yang tersebar di seluruh Indonesia.
Hal itu menjadikan Perum Bulog sebagai entitas yang tepat untuk melakukan intervensi distribusi pangan, dalam hal ini MinyaKita.
"Jadi, identifikasinya adalah ini sekarang kita siapkan saja supaya secepatnya khusus minyak goreng itu terdistribusi dilewatkan BUMN Bulog. Jadi, tingkat kecepatan kita mendistribusikan itu menjadi penting," paparnya.
3. Pemerintah tidak mengambil alih peran swasta sepenuhnya
Dia menyatakan pengelolaan MinyaKita bukan berarti sepenuhnya berada di bawah kendali Perum Bulog. Proporsi penguasaan antara Bulog dan pihak swasta akan ditentukan lebih lanjut. Namun, jika harga di pasaran tidak dapat dikendalikan, Bulog siap mengambil alih peran lebih besar.
Dia menegaskan, MinyaKita yang berasal dari mekanisme Domestic Market Obligation (DMO), berbeda dengan minyak goreng bermerek lain yang harganya bisa mengikuti mekanisme pasar.
"Ada minyak industri, ada minyak yang lain kan banyak tuh, ada minyak-minyak yang tinggi ya kan, minyak-minyak yang harganya Rp21 ribu yang brand-brand ternama. Ini kan MinyaKita ini kan dari DMO. Jadi kita bisa atur (harganya)," tambahnya.
