Presiden Malu Impor Cangkul, Pengamat: Tamparan Keras untuk Airlangga
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo sempat dongkol dengan fakta bahwa Indonesia masih impor alat pertanian cangkul yang sebenarnya bisa dibuat di dalam negeri. Direktur Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI) Gede Munanto menilai ungkapan kekecewaan Jokowi adalah tamparan keras untuk Menko Airlangga Hartarto--yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada saat impor tersebut dilakukan.
“Ini tamparan keras buat Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian yang sebelumnya menjabat Menteri Perindustrian. Sebab, Jokowi mengungkap langsung ketidakmampuan industri RI di era Airlangga dalam menciptakan industri cangkul yang sebenarnya sangat sederhana,” katanya Gede lewat keterangan tertulisnya, Rabu (13/11).
1. Airlangga dinilai minim prestasi sebagai Menperin
Keluhan Presiden Jokowi tersebut, kata dia, menunjukkan yang bersangkutan memang minim prestasi sebagai Menteri Perindustrian.
"Kalaupun Airlangga kemudian dipilih Jokowi sebagai Menko Perekonomian hal tersebut lebih kepada bargaining position-nya sebagai Ketum Golkar. Bukan karena prestasi," ujar dia.
2. BPS sebut impor cangkul mencapai Rp1,30 miliar
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Januari-Agustus 2019, impor cangkul mencapai US$93.155 atau setara dengan Rp1,30 miliar (asumsi kurs Rp14.000/US$), dengan volume 210.575 kilogram atau 210 ton.
Sedangkan berdasarkan data terbaru BPS, impor cangkul sepanjang Januari-September 2019 senilai US$101.690 dengan total berat 268,2 ton, alias tak ada kenaikan yang signifikan. Besarannya sebesar Rp1,42 miliar.
3. Presiden Jokowi sindir pacul impor di Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memprioritaskan barang produksi dalam negeri ketimbang barang impor. Apalagi, jika memang industri dalam negeri bisa memproduksi barang tersebut.
"Misalnya urusan pacul, cangkul, masa masih impor?" kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, Rabu (6/11).