Purbaya Siapkan Rp20 Triliun buat Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan
- Purbaya menganggarkan Rp20 triliun untuk pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan pada 2026.
- Purbaya meminta BPJS Kesehatan memperbaiki manajemen dan kualitas pelayanan di lapangan.
- Tunggakan iuran BPJS Kesehatan mencapai Rp24 triliun, menyebabkan pemerintah harus menganggarkan dana sebesar Rp20 triliun untuk pemutihan.
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sudah menganggarkan dana sebesar Rp20 triliun untuk pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan pada 2026.
"Rp20 triliun itu sudah kita anggarkan," kata Purbaya di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Sebelumnya, Purbaya juga sudah membahas terkait dana atau anggaran tersebut dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam rapat yang digelar hari ini.
"Dia (Pak Ali) laporan hal-hal yang rutin lah untuk persiapan untuk anggaran mereka tahun depan. Jadi laporan pendahuluan saya sebelum teknisnya lebih dalam lagi diskusi tentang anggarannya. Tadi minta dianggarkan 20 triliun sesuai dengan janji Presiden, itu sudah dianggarkan," tutur Purbaya.
1. Perbaikan manajemen
Meski begitu, Purbaya meminta agar BPJS Kesehatan memperbaiki kualitas dan manajemennya. Mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut mencontohkan, ada banyak program yang datang salah satunya dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mewajibkan rumah sakit membeli alat-alat kesehatan mahal dan kebanyakan.
"Jadi saya bilang, sudah disosialisasi saja dengan Kementerian Kesehatan. Kita kurangin dan begitu-begitu," kata Purbaya.
2. Perbaikan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan
Purbaya juga meminta BPJS Kesehatan memperbaiki sejumlah hal guna meningkatkan kualitas layanan di lapangan.
"Jadi begini, saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaannya di lapangan. Jadi yang bocor-bocor dibetulin, terus kalau ada kebutuhan beli alat yang gak perlu diberesin aja saya bilang, nanti di anggarannya dibetulin di sana," kata Purbaya kepada awak media.
3. Tunggakan iuran BPJS Kesehatan tembus Rp20 triliun lebih
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar sebelumnya mengatakan, pemerintah memastikan seluruh rakyat Indonesia bisa kembali mendapatkan hak layanan kesehatan yang layak tanpa terbebani tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai Rp24 triliun.
Pria yang akrab disapa Cak Imin mengungkapan, semestinya dengan model Penerima Bantuan Iuran (PBI) masalah kesehatan terutama bagi rakyat miskin sudah teratasi. Namun, sayang masih banyak PBI yang menunggak iuran.
"Nah, masalahnya adalah yang mampu ini kadang-kadang tidak mau mengiur. Sampai hari ini, yang tidak mau mengiur itu kalau dijumlah itu kira-kira Rp24 triliun," ujar Cak Imin di Kupang, Rabu (1/10).
