RI Mau Tambah Impor Minyak dari AS, Bagaimana dengan LPG?
- Erick Thohir membeberkan wacana menambah porsi impor minyak mentah dari Amerika Serikat (AS) untuk menyeimbangkan neraca perdagangan.
- Indonesia sudah mencapai 57 persen impor LPG dari AS, namun penambahan impor LPG bisa menyebabkan ketergantungan yang berisiko.
- Pemerintah masih membahas wacana penambahan impor dari AS agar transaksi perdagangan seimbang dan tidak didominasi oleh satu negara.
Jakarta, IDN Times - Menteri BUMN, Erick Thohir membeberkan wacana menambah porsi impor minyak mentah dari Amerika Serikat (AS). Wacana itu telah digaungkan pemerintah dalam rangka menyeimbangkan neraca perdagangan dengan AS, untuk negosiasi tarif impor resiprokal yang diterapkan Presiden AS, Donald Trump.
"Kalau crude oil hari ini kita baru 4 persen (impor dari AS), artinya kita bisa shifting kebutuhan crude oil kita dibandingkan misalnya LPG," ucap Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (20/5/2025).
1. Wanti-wanti ketergantungan impor LPG dari AS
Di sisi lain, Erick juga membahas peluang penambahan impor LPG dari AS. Namun, menurutnya jika ditambahkan, Indonesia bisa mengalami ketergantungan impor LPG dari AS.
"Hari ini kita sudah mencapai 57 persen LPG dari AS. Apakah kita akan menaikkan terus, ini yg tentu kami lagi memohon pertimbangan karena jangan sampai kalau ketergantungannya terlalu maksimal," ujar Erick.
2. Ada risiko jika RI ketergantungan impor LPG dari AS
Erick mengatakan, jika porsi impor LPG dari AS ditambah lagi, ada risiko yang harus ditanggung, terutama jika terjadi sesuatu di AS.
"Kalau tiba-tiba dari pihak AS sedang ada kendala misalnya bencana alam atau supply chain-nya terganggu, takutnya kita nanti tidak ada pengganti. Nah ini yg mungkin kemarin kita cukup berhati-hati," tutur Erick.
3. Tak mau transaksi perdagangan RI didominasi satu negara
Erick mengatakan, pemerintah masih membahas wacana penambahan impor dari AS. Namun, dia mengatakan transaksi perdagangan dengan suatu negara harus seimbang, agar tak didominasi oleh negara tersebut.
"Tentu ini balance antara transaksi perdagangan ini yg kita jaga, jangan sampai kita didominasi kebutuhan oleh satu negara," ucap Erick.
