Rupiah Terus Depresiasi, Ini Dampaknya bagi Pemerintah dan Rakyat

03 Jun 2026, 05:03 WIB

ilustrasi rupiah (unsplash.com/Mufid Majnun)

Intinya Sih

Gini Kak

Rupiah melemah hingga 9 persen sejak awal 2025, mencapai Rp17.905 per dolar AS, memicu tekanan besar pada ekonomi nasional.
Pemerintah menghadapi kenaikan utang valas, defisit APBN membengkak, dan inflasi meningkat akibat depresiasi rupiah yang berkepanjangan.
Dunia usaha dan masyarakat terdampak lewat naiknya biaya pinjaman, harga barang impor, serta menurunnya daya beli dan kesejahteraan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Is this "Intinya Sih" helpful?

Jakarta, IDN Times - Nilai tukar rupiah terus mengalami depresiasi. Pada penutupan perdagangan Selasa (2/6/2026), kurs rupiah melemah 34 poin atau 0,19 persen ke Rp17.839 per dolar AS.

Berdasarkan analisis Pramadina Public Policy Institute yang ditulis oleh Wijayanto Samirin selaku ekonom dan dosen Universitas Paramadina, sejak awal 2025 sampai Mei 2026, rupiah mengalami depresiasi hingga 9 persen.

Bahkan, pada Jumat (29/5/2026) lalu, kurs rupiah sempat menyentuh level terendah sepanjang masa, yakni Rp17.905 per dolar AS.

Depresiasi rupiah memberikan dampak negatif bagi pemerintah, dunia usaha, dan juga masyarakat. Berikut pembahasannya berdasarkan analisis Pramadina Public Policy Institute.

1. Dampak depresiasi rupiah bagi pemerintah

Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)

Depresiasi rupiah akan memberikan dampak kenaikan utang pemerintah. Sebab, 25 persen utang pemerintah dalam bentuk valuta asing (valas). Tercatat sepanjang 2026, utang pemerintah menyentuh Rp175 triliun.

Selain itu, analisis Paramadina Public Policy Institute menyatakan pemerintah akan sulit menerbitkan surat utang dalam denominasi rupiah, dan akan makin bergantung pada surat utang valas atau global bond.

Depresiasi rupiah juga akan meningkatkan defisit APBN. Prediksi dalam analisis itu, setiap 10 persen pelemahan rupiah terhadap dolar AS, defisit APBN meningkat Rp60 trilliun. Kondisi itu didorong oleh kenaikan harga minyak dunia.

Depresiasi rupiah juga akan mendorong peningkatan inflasi, imported inflation atau cost push inflation. Kemudian, belanja pemerintah akan meningkat, sehingga ruang fiskal menipis.

Dalam kondisi itu, Bank Indonesia (BI) mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga acuan, sehingga SBN rate pun akan ikut terdongkrak.

2. Dampak depresiasi rupiah bagi dunia usaha

ilustrasi utang (IDN Times/Arief Rahmat)

Dampak pertama adalah peningkatan cost of fund. Sebab, saat BI menaikkan suku bunga acuan demi menghadang pelemahan rupiah terlalu dalam, suku bunga pinjaman akan meningkat.

Kondisi itu juga dikhawatirkan akan meningkatkan tingkat kredit macet atau non-performing loan (NPL). Pada akhirnya, sektor yang menggantungkan consumer loan (perumahan, otomotif, consumer goods tertentu) akan mengalami perlambatan demand.

Pengusaha yang bergantung pada impor barang, baik bahan baku dan barang lainnya harus menghadapi pembengkakan harga karena pelemahan rupiah.

Dunia usaha juga berpotensi menghadapi tersendatnya investasi dari luar negeri, karena dinamika global dan fluktuasi rupiah dapat membuat investor menahan diri masuk ke Indonesia.

Di sisi lain, pertumbuhan dunia akan melambat, sementara inflasi justru meningkat, risiko stagflationcukup tinggi. Demand berbagai produk akan stagnan jika tidak menurun.

Namun, depresiasi rupiah memberikan manfaat bagi eksportir, yakni produsen batu bara, minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), dan nikel.

3. Dampak depresiasi rupiah bagi masyarakat

Ilustrasi Utang (IDN Times/Mardya Shakti)

Depresiasi rupiah akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Analisis Paramadina Public Policy Institute memperkirakan, setiap 10 persen pelemahan rupiah, inflasi berpotensi naik 0,5 persen sampai 1 persen.

Kenaikan biaya hidup akan menggerus kesejahteraan masyarakat, dan tingkat kemiskinan bisa meningkat. Margin keuntungan petani dan peternak menipis, karena kenaikan harga jual tidak bisa mengejar kenaikan biaya (ayam/telor, beras, sawit, dan lain-lain).

Masyarakat juga akan menghadapi biaya perjalanan yang lebih tinggi, karena lonjakan harga bahan bakar, seperti avtur. Kondisi ini akan menyebabkan masyarakat enggan bepergian, dan pada akhirnya menggerus sektor pariwisata Tanah Air.

Di sisi pembiayaan, masyarakat berpotensi menahan pengajuan kredit untuk kendaraan bermotor, rumah, dan lain-lain karena tingginya bunga kredit.

Seiringan dengan itu, masyarakat yang memiliki pinjaman jangka panjang dengan bunga floating akan merasakan nilai cicilan yang meningkat, risiko kredit macet pun meningkat.