Sebulan, Pupuk Indonesia Sukses Digitalisasi 27 Ribu Kios di 2024
- Pupuk Indonesia melakukan digitalisasi sistem penebusan pupuk agar tidak berantakan dengan berhasil mengubah 27 ribu kios menjadi digital
- Pola penebusan pupuk bersubsidi diubah menjadi bisa ditebus oleh kelompok atau keluarga untuk memudahkan petani
Jakarta, IDN Times - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan, 2024 menjadi tahun yang secara operasional menarik dan penuh tantangan. Namun pada tahun lalu, Pupuk Indonesia juga berhasill melakukan digitalisasi.
Pada Januari 2024, Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyampaikan, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi tidak perlu memiliki Kartu Tani, cukup dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tujuannya untuk memudahkan petani dalam penebusan pupuk bersubsidi.
"Pak Presiden Jokowi waktu itu menyampaikan pokoknya enggak perlu pakai Kartu Tani, kartu ini-itu, bawa KTP saja bisa menebus pupuk bersubsidi bagi orang yang memiliki alokasi pupuk," kata dia dalam acara Plant Visit Pimpinan Redaksi Media Nasional di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Kamis (13/2/2025).
1. Digitalisasi menjadi tonggak penting permudah distribusi pupuk subsidi
Tim internal Pupuk Indonesia pun mencari cara agar sistem penebusan pupuk diubah menjadi digital. Pasalnya jika masih menggunakan sistem manual maka penyalurannya dikhawatirkan berantakan.
"Kita putuskan di Februari (2024) kita minta pak Panji (Direktur Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia) dalam satu bulan digitalisasi hampir 27 ribu kios dan itu berhasil," ujarnya.
Untuk menyalurkan pupuk bersubsidi berjalan lancar, dia menambahkan, ada posko siaga 24 jam selama dua bulan. Langkah ini pun, menurut Rahmad, menjadi tonggak penting digitalisasi di Pupuk Indonesia, khususnya untuk mempermudah distribusi pupuk bersubsidi.
2. Realisasi penyaluran pupuk subsidi per Desember capai 7.312.584 ton
Sementara itu, volume pupuk bersubsidi yang telah disalurkan hingga akhir Desember 2024 sebanyak 7.312.584 ton.
Pupuk yang berhasil disalurkan terdiri dari 3.694.778 ton urea, 3.570.960 ton NPK dan 46.845 ton pupuk organik.
3. Pola penebusan pupuk bersubsidi berubah
Rahmad mengatakan, selain melakukan digitalisasi pada kios, pola penebusan juga diubah mulai tahun lalu. Dari awalnya pupuk bersubsidi hanya bisa ditebus oleh individu yang mendapat alokasi, menjadi bisa oleh kelompok atau keluarganya.
"Awalnya hanya boleh individu, akhirnya bisa diwakilkan oleh kelompok atau keluarga. Ini pola penebusan sekarang," ujarnya.
Hal ini untuk memudahkan petani jika tidak bisa menebus pupuk karena alasan sakit atau sebab lain. Dengan pola penebusan pupuk bersubsidi saat ini, menyebabkan pola penebusan individu menjadi lebih sedikit dibanding dengan penebusan kelompok.
