Sepak Terjang Kripto sebagai Penyelamat Keuangan Ukraina

Menurut Sutopo, dilegalkannya aturan untuk industri kripto di Ukraina mungkin akan menjadi salah satu pemicu yang baik untuk masa depan mata uang kripto. Ia menyebut, dompet yang dibuka oleh pemerintah Ukraina untuk menerima donasi, telah membuka kesempatan bagi donatur untuk memberi sumbangan secara langsung.

“Efisien dan efektif!” katanya. “Dan efeknya tentu sangat besar bagi kemanusiaan dan untuk mendukung militer.”

Namun, Sutopo menyebut, dampak ekonomi belum akan terasa untuk saat ini. Hal ini karena dalam kekacauan perang, roda ekonomi berhenti dan Ukraina hanya mengharapkan bantuan. Jika kondisi sudah damai dan tidak ada konflik, menurut Sutopo, Ukraina baru bisa berbenah untuk membangun kembali kekacauan imbas perang.

“Dan dampak positif akan lebih jelas terlihat, karena mereka bisa membangun dengan teknologi blockchain. Namun dalam tragedi ini, mungkin bisa membuka mata orang awam akan keunggulan dari kripto,” katanya.

“Keuntungan ekstra adalah kecepatan transfer. Transfer bank mungkin memerlukan waktu hingga 24 jam untuk divalidasi antara dua negara. Namun, transfer cryptocurrency biasanya memakan waktu lebih sedikit,” tambahnya.

Ia juga memperingatkan bahwa aturan ini memiliki sisi negatif. “Dari sisi negatif, kripto telah menjadi bagian pokok dari ekonomi bayangan Ukraina yang digunakan sebagai alat tukar dalam kejahatan online, penghindaran pajak dan pelarian modal,” ungkapnya.

Ketika ditanya apakah langkah Ukraina tersebut akan membuka peluang bagi penggunaan kripto untuk diterima di lebih banyak negara kedepannya, Sutopo mengatakan, peluangnya akan sangat besar.

“Tanpa tragedi perang yang terjadi, kripto sudah menjadi bagian dari alat tukar yang diperjualbelikan di banyak negara, meskipun baru-baru ini kita mendengar Bank Sentral India mengharamkan kripto. Prospeknya akan sangat besar ke depan,” ujarnya.

Menurut Sutopo, kripto sudah dikategorikan aset investasi berisiko, dan membutuhkan regulasi dengan peraturan yang baik untuk mengaturnya, karena fluktuasi atau volatilitasnya yang lebar tidak bisa dijadikan rujukan untuk kegunaan transaksi yang stabil bagi suatu sistem perbankan manapun.

Ia lebih lanjut menyebut, dalam kasus mata uang fiat, ada bank sentral yang mengaturnya untuk menjaga keseimbangan perekonomian suatu negara, menjaga inflasi, dan neraca.

“Saya belum berpikir, bagaimana bentuk neraca suatu pemerintah jika menggunakan kripto.  Atau mungkin, dunia akan belajar dari Ukraina yang terpaksa harus mengembangkan pemahaman mereka tentang cryptocurrency dan bagaimana regulasi yang proporsional dan efektif,” ujarnya.

Terkait potensi kripto untuk menggantikan sistem keuangan atau pendanaan yang ada pada saat ini, Sutopo mengatakan, sudah menjadi rahasia umum bahwa kripto menjadi ancaman bagi perbankan konvensional. Namun, ia menyebut, perjalanan untuk menggantikan sistem keuangan saat ini mungkin masih sangat jauh.

“Karena kripto adalah pasar desentralisasi dan jika itu yang terjadi akan menciptakan perubahan yang radikal,” ujarnya.

Tetapi bagaimanapun, Sutopo mengatakan, bank harus memiliki alat tukar terpadu dalam bentuk digital yang mudah, murah dan efisien. Hal ini ditujukan bukan untuk menandingi kripto, tetapi karena ini adalah tuntutan zaman.

“Karena perbankan memiliki mandat untuk menjaga keseimbangan iklim investasi dan pembangunan, berapa jumlah perputaran uang yang layak dan seimbang, dan sebagainya,” jelasnya.

Dikutip dari CNBC, undang-undang “aset virtual” Ukraina menentukan status hukum, klasifikasi, dan kepemilikan aset virtual. UU itu juga memperkenalkan langkah-langkah pemantauan keuangan untuk aset virtual.

Komisi Pasar Saham dan Sekuritas Nasional Ukraina akan mengatur pasar. Badan tersebut akan bertanggung jawab atas bidang-bidang, termasuk mengeluarkan lisensi untuk bisnis kripto dan menerapkan kebijakan negara dalam industri itu.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy telah menandatangani undang-undang itu di saat invasi Rusia ke Ukraina berlanjut, menggarisbawahi peran yang telah diambil cryptocurrency selama konflik.

Bulan lalu, Ukraina mulai menerima sumbangan untuk pertahanan militernya melawan Rusia melalui mata uang digital seperti Bitcoin dan Ether. Sejak itu mereka telah menambah jumlah cryptocurrency yang diterimanya untuk sumbangan, dan telah mengumpulkan lebih dari 63 juta dolar Amerika serikat (AS) atau sekitar Rp883 miliar sejauh ini, menurut perusahaan analitik blockchain Elliptic.

Awal pekan lalu, pemerintah Ukraina juga telah meluncurkan situs web resmi di mana orang-orang di seluruh dunia dapat menyumbang melalui cryptocurrency. Uang itu akan digunakan untuk upaya militer dan kemanusiaan Ukraina.

Penerimaan cryptocurrency di tengah kondisi konflik bukan hanya terjadi di Ukraina. Sebelumnya penggunaan cryptocurrency telah meningkat pesat di antara warga Afghanistan sejak negara itu diambil alih oleh Taliban, yang membuat negara itu mengalami krisis ekonomi.

Sebagaimana diketahui, semenjak Taliban mengambil alih kekuasaan, sejumlah bank Afghanistan tutup dan terjadi krisis uang tunai. Hal ini salah satunya dipicu oleh dihentikannya bantuan dana dari banyak lembaga internasional ke negara tersebut. Padahal, Afghanistan sangat bergantung pada bantuan asing untuk menjalankan negara.

Di tengah ketidakpastian ini, warga Afghanistan semakin melihat cryptocurrency sebagai tempat yang aman untuk menyimpan dana mereka. Menurut Beincrypto, peningkatan penggunaan cryptocurrency selama beberapa bulan hingga Oktober 2021, telah mengangkat Afghanistan ke posisi 20 teratas dari 154 negara dalam Global Crypto Adoption Index 2021.

Di El Salvador, cryptocurrency paling populer atau Bitcoin telah diterima sebagai alat pembayaran yang sah, dengan harapan akan meningkatkan inklusi keuangan. El Salvador adalah negara pertama yang melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah.

Menurut Bitcoin Law, sekitar 70 persen dari penduduk El Salvador hingga Juni lalu tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional, dan cryptocurrency dipandang sebagai cara untuk meningkatkan inklusi keuangan.