Setop Impor BBM di 2030, Pemerintah Genjot Adopsi Motor Listrik

29 Nov 2023, 17:22 WIB

Ilustrasi - SPBU Pertamina (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah menargetkan tidak lagi mengimpor bahan bakar minyak (BBM) pada 2030. Untuk mencapainya, pemerintah harus mempercepat adopsi kendaraan listrik.

Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Ketenagalistrikan Sripeni Inten Cahyani mengatakan, Dewan Energi Nasional (DEN) telah menyusun Grand Strategi Energi Nasional (GSEN) untuk 2020 sampai 2040.

"Salah satu targetnya adalah tahun 2030 tidak lagi melakukan impor atau setop impor BBM," kata Sripeni dalam Seminar Menakar Regulasi Ekosistem Kendaraan Listrik, Rabu (29/11/2023).

1. Penggunaan motor listrik harus capai 13 juta unit di 2030

Konversi motor listrik. (IDN Times/Trio Hamdani)

Program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dalam Grand Strategi Energi Nasional (GSEN) ditargetkan sebanyak 13 juta sepeda motor listrik dan 2,2 juta mobil listrik pada 2030.

Itu merupakan angka yang ideal agar Indonesia mampu menghentikan ketergantungan terhadap impor BBM.

"Jadi, hitung-hitungannya kalau kita belajar matematika supaya dapat sekian, berapa angka yang di sini, ketemunya 13 juta," ujarnya.

2. Pemerintah tebar subsidi motor listrik

Ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Demi mencapai target adopsi 13 juta motor listrik, pemerintah sudah mengeluarkan insentif KBLBB, termasuk subsidi konversi motor berbasis BBM menjadi motor listrik.

Pemerintah menargetkan sebanyak 50 ribu unit motor BBM dikonversi menjadi motor listrik pada 2023. Kemudian, targetnya meningkat menjadi 150 ribu unit pada 2024.

Sedangkan, subsidi pembelian sepeda motor listrik baru, targetnya adalah 200 ribu unit di 2023 dan 600 ribu unit di 2024.

"Kalau kita perhatikan untuk mencapai 13 juta (unit motor listrik), sejujurnya itu adalah target yang luar biasa besar, luar biasa challenging. Tantangannya sangat berat. Nah, namun itu adalah hitung-hitungan, bagaimana cara kita menjaga ketahanan energi, kemandirian energi," bebernya.

3. Rencana menyetop impor BBM diputuskan dalam rapat DEN

Presiden Jokowi tinjau terminal BBM di Bali pada Jumat (3/12/2021). (dok. Biro Pers Kepresidenan)

Rencana menyetop impor BBM di 2023 dikemukakan Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam Rapat Paripurna DEN pada 20 April 2021. Salah satu hasilnya adalah rencana pemerintah untuk berhenti mengimpor BBM dan LPG pada 2030.

Arifin mengatakan, dalam rapat tersebut, DEN menyampaikan beberapa isu, antara lain meningkatnya permintaan energi untuk jangka panjang dan terbatasnya pasokan sumber daya dalam negeri. Hingga saat ini, Indonesia masih mengimpor BBM dan LPG untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Masih adanya kita impor BBM dan LPG yang memang dalam strategi nasional, tahun 2030 kita rencanakan tidak lagi mengimpor BBM dan diupayakan tidak lagi impor LPG," kata Arifin dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM.