Ombudsman Ungkap Pemicu Antrean BBM: Distribusi hingga Panic Buying
Ombudsman menemukan kekosongan stok BBM di enam provinsi dan antrean panjang di 17 provinsi.
Antrean dipengaruhi hambatan distribusi, perubahan konsumsi, lonjakan permintaan, keterbatasan kuota, hingga panic buying.
Waktu tunggu di Denpasar turun menjadi 15–30 menit setelah penambahan pasokan dan pengoperasian terminal selama 24 jam.
Jakarta, IDN Times - Ombudsman RI menemukan kekosongan stok bahan bakar minyak (BBM) di enam provinsi dan antrean panjang di 17 provinsi. Temuan sementara itu mendorong Ombudsman mengevaluasi tata kelola distribusi BBM bersubsidi, mulai dari perencanaan kebutuhan, hambatan pengiriman, hingga pengawasan penyaluran.
Anggota Ombudsman RI, Abdul Ghoffar, mengatakan, antrean tidak hanya dipicu keterbatasan stok.
“Temuan sementara kami menunjukkan bahwa persoalan antrean BBM tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan stok, tetapi juga berkaitan dengan hambatan distribusi, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta pengawasan penyaluran BBM bersubsidi. Karena itu, diperlukan evaluasi secara menyeluruh agar persoalan serupa tidak terus berulang,” ujar dia dikutip Rabu (21/10/2026).
1. Kekosongan stok ditemukan di enam provinsi
Antrean BBM di Ketapang. (IDN Times/istimewa). Berdasarkan pengawasan pada 17-18 Oktober 2026 yang menghimpun informasi dari 34 kantor perwakilan, kekosongan stok ditemukan di Lampung, Kalimantan Selatan, Sumatra Barat, Aceh, Papua Pegunungan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara itu, antrean panjang tercatat di 17 provinsi.
Ombudsman mengidentifikasi sejumlah pemicu antrean, mulai dari perpindahan konsumsi akibat selisih harga BBM, hambatan distribusi, lonjakan permintaan, penimbunan, pelangsiran, keterbatasan kuota, hingga panic buying.
2. Kapal terlambat, antrean Bali mencapai tiga kilometer
Potret antrean BBM di SPBU Tohpati Gatsu Timur pada Selasa, 13 Oktober 2026. (IDN Times/Yuko Utami) Gangguan pasokan di Bali pada 12-15 Oktober menjadi salah satu sorotan. Kapal MT Prima XP terlambat bersandar sekitar 15,5 jam akibat kendala teknis pada jangkar. Keterlambatan itu diperburuk cadangan BBM yang terbatas dan peningkatan permintaan masyarakat.
Pada 14 Oktober, antrean di Denpasar mencapai lebih dari dua kilometer dengan waktu tunggu empat hingga enam jam. Sehari kemudian, antrean di Tabanan dan Gianyar melampaui tiga kilometer.
“Peristiwa di Bali menjadi pelajaran penting bahwa sistem distribusi BBM harus memiliki mekanisme mitigasi yang memadai. Keterlambatan pengiriman melalui satu kapal tidak seharusnya langsung berdampak luas terhadap pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pengelolaan cadangan stok, kepastian jadwal pengiriman, dan kesiapan menghadapi gangguan distribusi perlu diperkuat,” kata Abdul Ghoffar.
3. Ombudsman dalami dugaan maladministrasi
Antrean BBM mengular di SPBU kawasan Sanur, Jalan By Pass Ngurah Rai. (IDN Times/Yuko Utami) Ombudsman mengapresiasi penanganan darurat di Bali, termasuk penambahan pasokan, pengerahan 108 mobil tangki dan 465 awak, serta pengoperasian terminal BBM selama 24 jam. Pada 16-18 Oktober, waktu tunggu di Denpasar mulai turun menjadi 15-30 menit.
Namun, Ombudsman akan melanjutkan pendalaman melalui Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) untuk mengidentifikasi dugaan maladministrasi. Ombudsman juga mendorong evaluasi kuota, penguatan cadangan, pemantauan stok, dan transparansi informasi distribusi.
“Melalui IAPS ini, Ombudsman RI akan mendalami seluruh fakta dan informasi yang diperoleh untuk melihat ada atau tidaknya dugaan maladministrasi dalam penyediaan, pendistribusian, dan pengawasan BBM bersubsidi,” kata Abdul Ghoffar.
