Jakarta, IDN Times - Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro menegaskan pentingnya sinergi antara BI dan lembaga lain dalam menjalankan kebijakan ekonomi. Namun, menurut dia, penguatan koordinasi tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan independensi maupun kewenangan BI.
Hal tersebut disampaikan Solikin dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Deputi Gubernur BI di Komisi XI DPR RI, Kamis (27/8/2026).
Menurut dia, independensi kelembagaan justru harus berjalan beriringan dengan koordinasi yang kuat untuk menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi nasional.
"Sinergi bukan berarti mengaburkan makna independensi dan tatanan kelembagaan masing-masing institusi. Justru independensi dan kelembagaan yang sehat harus bertemu dengan sinergi atau koordinasi yang kuat. Disitulah kredibitlitas kebijakan nasional dapat dibangun," jelasnya.
Solikin menegaskan, BI tetap perlu menjalankan kewenangan dan mandatnya secara independen. Di sisi lain, kebijakan moneter dan kebijakan ekonomi lainnya tidak dapat berjalan sendiri-sendiri karena saling berkaitan dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut menjadi bagian dari visi Solikin untuk memperkuat sinergi kebijakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tangguh, dan inklusif menuju Indonesia Maju.
Dalam paparannya, Solikin menyebut stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tidak semestinya ditempatkan sebagai dua tujuan yang bertentangan. Menurut dia, stabilitas merupakan fondasi bagi pertumbuhan, sementara pertumbuhan yang kuat dan inklusif pada akhirnya turut memperkokoh stabilitas.
Karena itu, sinergi antarlembaga diperlukan agar kebijakan yang ditempuh dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian. Namun, sinergi tersebut tetap harus menghormati batas kewenangan masing-masing lembaga.
Dengan demikian, untuk memperkuat efektivitas kebijakan BI, mulai dari menjaga stabilitas sistem pembayaran dan inflasi, memastikan likuiditas berputar di perekonomian, hingga mendorong kebijakan makroprudensial yang lebih adaptif.
Ia menilai kebijakan makroprudensial ke depan dapat dibuat lebih terarah. Orientasinya bukan sekadar mendorong pertumbuhan kredit, tetapi juga memastikan kualitas kredit, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja.
“Jadi orientasinya bukan sekadar growth, yang kita kejar adalah credit quality, economic efficiency, dan job creation,” kata Solikin.
Dengan demikian, sinergi merupakan instrumen untuk memperkuat efektivitas kebijakan, bukan sebagai pengganti independensi BI.