Calon Deputi Gubernur BI Solikin Juhro Tawarkan 8 Strategi SEMANGKA

Jakarta, IDN Times - Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M Juhro mengusung strategi “SEMANGKA” untuk memperkuat sinergi kebijakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tangguh, dan inklusif menuju Indonesia Maju. Strategi tersebut disampaikan Solikin dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon Deputi Gubernur BI di Komisi XI DPR RI, Kamis (27/8/2026).

Dalam paparannya, Solikin menyampaikan tiga misi utama, yakni menjaga stabilitas yang dinamis, mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta memperkuat ekonomi yang inklusif. Ketiga misi tersebut akan diwujudkan melalui delapan strategi utama yang dirangkum dalam konsep “SEMANGKA”.

Strategi ini terbagi dalam tiga lapisan, yakni “SEMA” sebagai jangkar kebijakan, “NG” sebagai mesin transformasi, serta “KA” sebagai pengungkit implementasi.

“Jangkar kebijakan yaitu untuk menjaga stabilitas dan memperbesar kapasitas pembiayaan. Kemudian, mesin transformasi mengalirkan kepada ekonomi dan masyarakat dan menciptakan sumber-sumber ekonomi baru, serta pengungkit implementasi untuk memastikan semuanya dapat dilaksanakan secara kredibel dan bersinergi,” ujar Solikin.

Lebih rinci, pada lapisan pertama, “SEMA”, strategi pertama adalah menjaga stabilitas dinamis untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Solikin menilai stabilitas nilai tukar, inflasi yang terjaga, serta ekspansi likuiditas harus menjadi jangkar kredibilitas kebijakan.

“Kredibilitas yang selama ini kita peroleh is not taken for granted, tetapi diupayakan dengan komitmen dan kerja keras melalui bauran instrumen kebijakan,” jelasnya.

Menurut dia, nilai tukar dan inflasi yang stabil tidak hanya menjaga kredibilitas kebijakan, tetapi juga membuka ruang kebijakan yang lebih luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Strategi kedua yakni meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dan operasi moneter yang pro-market. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan transmisi kebijakan, pendalaman dan peningkatan likuiditas pasar keuangan, menjaga stabilitas pasar, serta memperkuat pembiayaan ekonomi.

Solikin menyebut langkah tersebut dapat ditempuh melalui kombinasi ekspansi likuiditas lewat operasi moneter pro-market, pendalaman pasar uang, serta penguatan prioritisasi insentif likuiditas yang diberikan BI.

Strategi ketiga adalah memperkuat kebijakan makroprudensial yang adaptif, inovatif, dan pro-growth untuk mendorong intermediasi perbankan. Langkah ini dilakukan melalui pembiayaan inklusif, insentif pendalaman pasar uang, serta penguatan rasio intermediasi makroprudensial (RIM).

Adapun strategi keempat adalah mempercepat pendalaman pasar keuangan. Melalui Blueprint Pendalaman Pasar Uang, BI akan mendorong produk keuangan yang semakin beragam, pelaku yang semakin aktif, price discovery yang semakin kredibel, serta infrastruktur yang semakin modern dan terintegrasi.

Memasuki lapisan kedua, “NG”, strategi kelima adalah navigasi ekonomi dan keuangan inklusif, termasuk ekonomi syariah. Strategi ini diarahkan agar semakin terhubung dengan program prioritas pemerintah sehingga memberikan dampak langsung terhadap sektor riil.

“Penguatan akan dilakukan melalui berbagai jalur, di antaranya memperkuat ekosistem pangan dari hulu ke hilir, mendorong digitalisasi usaha secara end to end dari UMKM dan pelaku usaha syariah,” ungkapnya.

Solikin menambahkan, pengembangan model bisnis UMKM dan pelaku usaha syariah perlu semakin dikaitkan dengan rantai nilai program prioritas pemerintah.

Strategi keenam adalah gerak cepat digitalisasi sistem pembayaran. Melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, BI akan mendorong pengembangan infrastruktur, industri, inovasi, internasionalisasi, serta rupiah digital.

Sementara itu, lapisan ketiga, “KA”, mencakup strategi ketujuh berupa penguatan kelembagaan BI yang kredibel dan bertata kelola.

Strategi kedelapan adalah aksi bersama dan sinergi kebijakan nasional. Solikin menilai BI tidak dapat bekerja sendiri sehingga sinergi dengan pemerintah, DPR RI, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), industri, dan masyarakat perlu terus diperkuat.

“Sinergi bukan berarti mengaburkan makna independensi dan tatanan kelembagaan masing-masing institusi. Justru independensi dan tatanan kelembagaan yang sehat harus bertemu dengan sinergi atau koordinasi yang kuat,” kata dia.