Tambang Radioaktif dan Logam Langka Kini Dikuasai Negara Lewat BUMN

Pasal 3 mengatur Menteri ESDM akan melakukan inventarisasi wilayah yang berpotensi ditetapkan sebagai WIUP Mineral radioaktif. Inventarisasi didasarkan pada hasil penyelidikan dan penelitian potensi geologi atau usulan dari kementerian/lembaga.

Setelah inventarisasi, menteri wajib melakukan verifikasi bersama dengan lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi tenaga nuklir sebelum menetapkan WIUP Mineral radioaktif.

Menurut Pasal 3 ayat 3, nenteri menetapkan badan usaha milik negara (BUMN) sebagai pelaksana pengusahaan dan pemanfaatan Mineral radioaktif. Pemanfaatan mineral radioaktif dapat digunakan sebagai sumber energi baru serta dimanfaatkan untuk ketersediaan energi, pertanian, kesehatan, dan sektor industri lainnya, seperti yang dijelaskan pada Pasal 3 ayat 4.

"Untuk pengusahaan dan pemanfaatan Mineral radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BUMN wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat," bunyi Pasal 3 ayat 5.

Sama halnya dengan mineral radioaktif, pemberian WIUP mineral logam tanah jarang (LTJ) juga diatur secara khusus dalam Pasal 4. Menteri akan melakukan inventarisasi dan kemudian menetapkan WIUP LTJ berdasarkan hasil penyelidikan potensi geologi.

"Menteri dapat menetapkan BUMN sebagai pelaksana pengusahaan dan pemanfaatan Mineral logam komoditas logam tanah jarang," demikian Pasal 4 ayat 3.

Pasal 4 ayat 4 menegaskan pengusahaan dan pemanfaatan LTJ ini diutamakan untuk pengembangan industri prioritas di dalam negeri. Sama seperti Mineral radioaktif, BUMN yang ditetapkan wajib memenuhi seluruh perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

Pasal 4 ayat 6 mengatur penetapan BUMN harus memuat tiga hal. Pertama, peta WIUP LTJ. Kedua, perintah pembayaran kompensasi data informasi dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja.

Kemudian, yang ketiga adalah perintah penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja setelah penetapan BUMN.

Pasal 4 ayat 7 mengatur rincian penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi tersebut. Jaminan harus ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama menteri qq BUMN pada bank pemerintah.

Besaran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi ditetapkan sebesar Rp50 juta jika luasan WIUP LTJ kurang dari atau sama dengan 40 hektare. Namun, jika luasan WIUP LTJ lebih dari 40 hektare, besaran jaminan ditetapkan sebesar Rp1,5 juta per hektare dikalikan jumlah total luasan WIUP LTJ.