Tekan Biaya Transportasi, Proyek Mastran Rp3,7 T Diharapkan Kelar 2027

22 Sep 2025, 11:10 WIB

Ridwan Aji Pitoko

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan (dok. Kemenhub)

Intinya sih...

Proyek Mastran senilai Rp3,7 triliun diharapkan mengurangi biaya transportasi dan kerugian negara akibat kemacetan lalu lintas.
Pengembangan proyek Mastran difokuskan di Mebidang dan Cekungan Bandung dengan program BRT yang melayani rute dan halte.
Progres pengerjaan proyek Mastran mencakup evaluasi, pemasukan penawaran, lelang ulang, serta persetujuan procurement plan dari World Bank.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Aan Suhanan berharap Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Indonesia (Mass Transit Project/Proyek Mastran) yang kini tengah berlangsung dengan nilai Rp3,7 triliun diharapkan dapat rampung tepat waktu.

Aan menjelaskan, proyek yang pendanaannya didukung World Bank dan Agence Française de Développement (AFD) tersebut sudah berlangsung sejak 2022.

"Sebagai Ketua Steering Committee, saya berharap kita dapat menyelesaikannya tepat waktu, pertengahan 2027. Tentu perlu kolaborasi antara seluruh pihak baik pemerintah pusat, daerah, dan semua stakeholders yang berperan," ujar Aan dalam pernyataan resminya, dikutip Senin (22/9/2025).

1. Latar belakang kehadiran proyek mass transit

Pemprov Sulsel hadirkan 27 unit baru armada layanan transportasi massal Trans Sulsel. (Dok. Pemprov Sulsel)

Adapun proyek senilai Rp3,7 triliun tersebut dihadirkan dengan latar belakang kuat, yakni masih tingginya biaya transportasi di Indonesia yang menggerus hingga 30-40 persen pendapatan masyarakat.

"Tingginya biaya transportasi itu salah satunya dikarenakan belum terintegrasinya sistem transportasi kita. Maka, dengan adanya angkutan umum yang memadai dan terjangkau diharapkan bisa mengurangi biaya transportasi," kata Aan.

Selain itu, sektor transportasi saat ini mengambil sekitar 90 persen subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencapai sekitar Rp300 triliun per tahun. Kemudian, kerugian negara akibat kemacetan lalu lintas juga bisa mencapai Rp71 triliun per tahun.

2. Tahap awal pengembangan proyek Mastran

Pemko Medan meluncurkan proyek Mastran Bus Rapid Transit atau BRT Medan, Binjai, Deli Serdang atau Mebidang (Dok. Diskominfo Medan)

Pada tahap awal, proyek Mastran akan difokuskan di Mebidang (Medan, Binjai, Deli Serdang) dan Cekungan Bandung lantaran dinilai sebagai salah dua kota termacet di Indonesia.

"Dengan adanya angkutan umum massal perkotaan yang ramah lingkungan dan modern nantinya, diharapkan dapat mengubah pola pergerakan masyarakat sehingga bisa beralih ke angkutan umum," ujar Aan.

Sementara itu, Ketua Project Management Unit Mastran Project, Ahmad Yani menyebut program BRT di Mebidang akan melayani 14 rute dengan 527 unit bus dan 32 halte (on coridor) dan 696 halte (off coridor).

Adapun untuk kawasan metropolitan Bandung akan melayani 21 rute dengan 579 unit bus dan 34 halte (on coridor) & 768 halte (off coridor).

"Dalam pekerjaan ini, masing-masing pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab. Untuk pemerintah pusat bertanggung jawab pada pekerjaan konstruksi pembangunan infrastruktur BRT untuk menjamin integrasi BRT dengan jaringan transportasi eksisting serta Pemasangan dan operasional Intelligent Transportation System (ITS)/Sistem Transportasi Cerdas," tutur Yani.

Untuk pemerintah daerah, sambung dia, memiliki tanggung jawab melakukan subkomponen pengadaan, operasional, dan pemeliharaan armada, termasuk operator, kemudian penyiapan lahan dan perizinan, serta mitigasi sosial dan lingkungan.

3. Progres pengerjaan proyek Mastran

Ground Breaking Depo BRT Mebidang (Dok. Diskominfo Medan)

Hingga saat ini, proses untuk Mebidang terdapat dua paket (halte on corridor dan jalur on corridor) sedang dalam proses evaluasi Pokja, Paket Depo Mebidang sedang dalam proses pemasukan penawaran, serta Paket off corridor Mebidang sedang dalam proses lelang ulang.

Di sisi lain, untuk Cekungan Bandung, Yani menjelaskan progresnya, yakni tiga paket (dua paket depo dan paket jalur off corridor) sudah mendapatkan No Objection Letter untuk dokumen lelang dari World Bank. Kemudian, dua paket (jalur on corridor dan halte on corridor) masih menunggu persetujuan procurement plan dari World Bank.