Kemenhub Gak Kucurkan Anggaran Perbaikan Fasilitas Transum Jakarta
- Kerusakan fasilitas transportasi umum di Jakarta mencapai lebih dari Rp50 miliar akibat aksi unjuk rasa
- Pemprov DKI Jakarta memberikan subsidi transportasi gratis senilai Rp18 miliar selama sepekan
- Gubernur DKI Jakarta meminta bantuan pusat untuk memperbaiki fasilitas umum yang rusak di ibu kota, termasuk JPO di Senen dan Polda
Jakarta, IDN Times - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku tidak mengucurkan dana sepeser pun untuk membantu pemulihan sejumlah fasilitas transportasi umum (transum) yang rusak di Jakarta akibat aksi unjuk rasa beberapa pekan silam.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Sesditjen Hubdat) Kemenhub, Ahmad Yani mengungkapkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menanggung semua biaya perbaikan fasilitas transportasi umum tersebut.
"Alhamdulillah teman-teman (Pemprov) DKI masih mampu ya," ujar Yani kepada awak media di Gedung Kemenhub, Jakarta, Senin (15/9/2025).
1. Kerugian akibat rusaknya fasilitas transportasi umum lebih dari Rp50 miliar
Pemprov DKI Jakrat mencatat total kerugian sebesar Rp51 miliar akibat aksi unjuk rasa yang berujung ricuh selama beberapa hari di sejumlah titik di Jakarta. Angka tersebut berasal dari kerusakan fasilitas publik dan properti warga.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merinci, kerugian terbesar dialami oleh Transjakarta senilai Rp41,6 miliar.
"Kerusakan infrastruktur untuk MRT sebesar 3,3 miliar, MRT. TransJakarta kurang lebih 41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV infrastruktur lainnya 5,5 miliar sehingga total kerusakan ada Rp51 miliar," ucap Pramono di Balai Kota, Jakarta, Senin (1/9/2025).
2. Pemprov juga berikan subsidi transportasi gratis
Bukan hanya itu, Pemprov DKI juga harus memberikan subsidi untuk transportasi gratis selama sepekan.
"Kita harus memberikan subsidi transportasi karena gratis tadi kurang lebih Rp18 miliar sampai dengan seminggu ini," ujar Pramono.
3. Pramono minta pusat perbaiki JPO
Kendati begitu, Pramono sebagai orang nomor satu di Jakarta berkoordinasi dan meminta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo ikut memperbaiki sejumlah fasilitas umum yang rusak di ibu kota. Dia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta akan menangani kerusakan yang berkaitan dengan MRT, Transjakarta, Bank Jakarta, serta peralatan lalu lintas yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan.
Dalam kesempatan tersebut, Pramono meminta bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian PU untuk memperbaiki Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Senen dan Polda.
"Dalam kesempatan ini saya juga meminta bantuan kepada Kementerian PU apabila beliau berkenaan untuk yang JPO di Senen dan juga JPO di Polda untuk dibantu oleh pemerintah pusat," katanya di Balai Kota Pemerintah Provinsi Jakarta, Selasa (2/9/2025).
.jpg)
