Tembus Rp376 T, Anggaran Pertahanan Lampaui Kesehatan di Era Prabowo

18 Feb 2025, 11:57 WIB

Parade alutsista di HUT ke-78 TNI di Bunderan Hotel Indonesia pada 2023. (IDN Times/Santi Dewi)

Jakarta, IDN Times - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan anggaran prioritas 2025 dari APBN untuk agenda pembangunan. Ada lima agenda pembangunan yang mendapat anggaran prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, hukum dan hankam.

Dalam data yang disampaikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), angaran untuk hukum, pertahanan, dan keamanan hukum dan hankam) mencapai Rp376,4 triliun.

“Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan anggaran berbagai priorotas penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan,” kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Parjiono dalam SMBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

1. Rincian alokasi anggaran hukum dan hankam

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan 8 Kebijakan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi di Q1 2025. (dok. Tim Komunikasi Prabowo)

Adapun anggaran Rp376,4 triliun itu dibagi untuk 4 alokasi, sebagai berikut:

Modernisasi alutsista/almatsus/alpahankam.
Penguatan TIK dari ancaman siber.
Peningkatan kemampuan industri strategis.
Dukungan operasional hukum dan hankam.

2. Anggaran kesehatan lebih rendah

Ilustrasi pasien yang ingin melakukan cek kesehatan di Puskesmas (IDN Times/Fariz Fardianto)

Adapun untuk program kesehatan, alokasi anggarannya lebih rendah dari hukum dan hankam, yakni hanya Rp218,5 triliun, yang dibagi lagi menjadi 4 alokasi berikut:

Upaya promotif dan preventif, percepatan penurunan stunting, dan penurunan kasus TBC.
Pembangunan RS berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis, dan efektivitas program JKN.
Penguatan teknologi dan kemandirian farmasi.
Penguatan sistem kesehatan yang andal.

3. Anggaran ketahanan pangan lebih rendah

Ilustrasi petani sedang memanen padi di sawah (pixabay.com/ignartonosbg-21428489)

Selain itu, Prabowo menyiapkan Rp724,3 triliun untuk program pendidikan, yang rinciannya sebagai berikut:

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, dan beasiswa (LPDP).
Pemberian makan bergizi gratis (MBG) anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.
Penguatan link and match dengan pasar kerja (vokasi dan sertifikasi).

Kemudian, anggaran untuk program perlindungan sosial sebesar Rp503,2 triliun, dengan rincian berikut ini:

Melanjutkan perlindungan sosial, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, PIP, KIP Kuliah.
Sinergi dan integrasi perlindungan sosial dengan kartu kesejahteraan.
Penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat.
Penguatan graduasi dari kemiskinan antara lain perlindungan sosial yang berbasis pemberdayaan.

Adapun anggaran untuk program ketahanan pangan paling rendah, yakni Rp144,6 triliun, dengan rincian berikut ini:

Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, penguatan sarana dan prasarana, serta infrastruktur pertanian (bendungan dan irigasi).
Lumbung pangan dan peningkatan akses pembiayana petani.
Penguatan cadangan pangan nasional (ketersediaan dan keterjangkauan harga).