Lonjakan Industri Pusat Data Malaysia Terancam Krisis Pasokan Listrik
- Ekspansi pusat data di Johor terancam krisis listrik: kebutuhan diproyeksikan mencapai 30 terawatt-jam pada 2031 dan menyerap lebih dari 90 persen tambahan produksi listrik Semenanjung Malaysia.
- Hambatan utama berada pada keterbatasan gardu induk dan jaringan transmisi lokal, yang pembangunan skala besarnya memakan lima hingga sepuluh tahun, lebih lambat dari konstruksi pusat data.
- Malaysia meningkatkan kapasitas termal dan gas, sekaligus memperketat izin pusat data baru dengan mewajibkan operator membuktikan akses mandiri terhadap pasokan listrik dan air.
Jakarta, IDN Times - Ekspansi masif industri pusat data di Malaysia terancam terhambat oleh krisis pasokan daya dan jaringan kelistrikan yang kian membayangi. Lembaga riset asal Amerika Serikat, BMI Country Risk and Industry Research, memperingatkan bahwa keterbatasan pasokan listrik berpotensi memicu penundaan peluncuran proyek pusat data komersial, terutama di Negara Bagian Johor.
Kondisi tersebut terjadi karena lonjakan konsumsi daya fasilitas teknologi baru diproyeksikan menyedot sebagian besar tambahan listrik di Semenanjung Malaysia hingga 2031. Keterbatasan akses sambungan ke jaringan transmisi kelistrikan kini menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh para pengembang dan penyedia infrastruktur.
1. Lonjakan konsumsi listrik pusat data di Johor
ilustrasi pembangkit listrik (unsplash.com/Nopparuj Lamaikul) Menurut laporan BMI yang dikutip Free Malaysia Today, Johor diproyeksikan menghadapi kendala pasokan listrik paling parah di antara pusat data utama di kawasan Asia-Pasifik. Pembangunan fasilitas berskala besar di Johor, Sydney, Melbourne, dan Batam dapat mendongkrak konsumsi listrik secara drastis dalam lima tahun ke depan. Peningkatan konsumsi tersebut dikhawatirkan membatasi ketersediaan daya bagi sektor industri lain serta kebutuhan rumah tangga.
Saat ini, Johor memiliki kapasitas operasional pusat data sekitar 825 megawatt. Lonjakan permintaan komputasi awan dan kecerdasan buatan diperkirakan mendorong penambahan kapasitas operasional pusat data sebesar 3,9 gigawatt dalam tiga hingga lima tahun mendatang. Fasilitas di wilayah tersebut diproyeksikan membutuhkan daya sekitar 30 terawatt-jam per tahun pada 2031, melompat dari porsi 6 persen pasokan listrik Semenanjung Malaysia pada 2026 menjadi 18 persen pada 2031.
Lonjakan kebutuhan tersebut diperkirakan menyerap lebih dari 90 persen tambahan produksi listrik yang dihasilkan di Semenanjung Malaysia dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Prospek pasokan yang ketat ini dipengaruhi oleh terbatasnya akses wilayah semenanjung terhadap sumber energi pembangkit listrik tenaga air dari Sarawak. Kondisi ini diperparah oleh pembangunan infrastruktur jaringan transmisi listrik yang kesulitan mengimbangi pesatnya konstruksi pusat data.
2. Keterbatasan jaringan transmisi jadi hambatan utama
ilustrasi pusat data (pexels.com/panumas nikhomkhai) Kajian lembaga riset tersebut menunjukkan bahwa rintangan terberat bukan sekadar kapasitas pembangkitan, melainkan kesiapan integrasi jaringan transmisi. Keterbatasan gardu induk dan jaringan transmisi lokal menjadi faktor penentu kelancaran pembangunan fasilitas teknologi tersebut. BMI mencatat, “Akses ke sambungan jaringan listrik bisa menjadi kendala yang lebih besar daripada ketersediaan pembangkit listrik secara keseluruhan, yang berpotensi menunda sejumlah besar proyek yang direncanakan”.
Perusahaan utilitas Malaysia, Tenaga Nasional Bhd, berencana mengucurkan investasi 43 miliar ringgit atau setara Rp189,99 triliun untuk memodernisasi dan meningkatkan keandalan infrastruktur jaringan listrik. Kendati demikian, pengerjaan proyek infrastruktur transmisi skala besar biasanya memerlukan waktu antara lima hingga sepuluh tahun hingga tuntas beroperasi. Periode pembangunan infrastruktur kelistrikan tersebut jauh lebih lambat jika dibandingkan dengan kecepatan konstruksi pusat data komersial.
BMI menggarisbawahi bahwa ketimpangan waktu ini memicu ketidaksesuaian jadwal penyelesaian dan peluncuran proyek komersial. Dalam laporannya, lembaga itu memaparkan, “Sebagai perbandingan, pembangunan pusat data dapat berkembang jauh lebih cepat, sehingga menciptakan ketidaksesuaian antara kesiapan infrastruktur dan jadwal proyek komersial.” Oleh sebab itu, proyek yang telah mengamankan sambungan jaringan, memiliki komitmen penyewa, dan sokongan finansial kuat memiliki posisi lebih baik untuk rampung sesuai jadwal.
3. Pemerintah Malaysia perketat syarat persetujuan pusat data baru
bendera Malaysia (unsplash.com/Putra Mahirudin) Untuk merespons tingginya tekanan energi, kapasitas daya pembangkit listrik termal dan gas diproyeksikan ditingkatkan guna menutup celah pasokan. Berdasarkan proyeksi BMI yang dilaporkan kantor berita Xinhua, kapasitas pembangkit listrik termal di Malaysia diperkirakan naik tiga gigawatt antara 2029 dan 2031, dari 33,3 gigawatt pada 2028 menjadi 36,3 gigawatt pada 2031. Pembangkitan listrik tenaga gas juga ditaksir meningkat sebesar 13,6 terawatt-jam hingga mencapai 106,7 terawatt-jam, disertai potensi penundaan penutupan sejumlah pembangkit lama demi menjaga kestabilan pasokan.
Di sisi kebijakan, pemerintah setempat mulai memperketat kriteria persetujuan bagi pembangunan pusat data baru. Pada Februari 2026, Malaysia telah memberlakukan pembatasan izin untuk fasilitas pusat data baru yang tidak berbasis kecerdasan buatan. Operator fasilitas pusat data kini juga diwajibkan menunjukkan jaminan akses mandiri terhadap pasokan listrik serta air sebelum memperoleh persetujuan penyambungan ke jaringan transmisi nasional.
