Thailand Pangkas 7.000 Aturan Bisnis untuk Tarik Investasi Asing
- Pemerintah Thailand memangkas lebih dari 7.000 regulasi bisnis untuk mengurangi hambatan birokrasi dan menarik investasi asing, di bawah inisiatif Perdana Menteri Anutin Charnvirakul.
- Kebijakan baru mencakup penerapan sistem Super License yang menyatukan berbagai izin usaha serta evaluasi aturan prioritas bersama sektor industri guna mempercepat proses perizinan.
- Dewan Investasi Thailand melaporkan kenaikan investasi 18 persen pada kuartal pertama 2026, didorong program Fast Pass dan dialog aktif pemerintah dengan pelaku industri besar.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Thailand resmi memangkas lebih dari 7.000 regulasi bisnis sebagai langkah strategis untuk menarik lebih banyak investasi asing. Kebijakan yang diinisiasi oleh Perdana Menteri Anutin Charnvirakul ini berfokus pada pengurangan hambatan birokrasi yang selama ini dinilai memperlambat proses perizinan usaha.
Rencana reformasi ini mencakup penghapusan berbagai peraturan di tingkat kementerian serta aturan tambahan yang membebani sektor swasta. Melalui pengumuman yang disampaikan pada Senin (18/5/2026), pemerintah Thailand menargetkan negaranya dapat kembali bersaing sebagai tujuan utama investasi di pasar global.
1. Persaingan dengan negara tetangga
Thailand saat ini tengah bersaing ketat dengan Vietnam dan Indonesia, yang telah lebih dulu menyederhanakan aturan bisnis mereka. Penyederhanaan ini diperlukan agar Thailand tetap menjadi pilihan utama bagi perusahaan multinasional yang sedang menata ulang rantai pasok mereka. Banyaknya aturan teknis yang saling tumpang tindih selama ini menyebabkan proses pengambilan keputusan bisnis menjadi lambat dan meningkatkan biaya operasional perusahaan.
"Aturan yang awalnya dibuat sebagai panduan, dalam praktiknya malah menambah pengeluaran pengusaha," kata juru bicara Pemerintah Thailand, Rachada Dhnadirek, dilansir The Edge Singapore.
Rachada menambahkan bahwa kebijakan baru ini menandai pergeseran peran pemerintah, dari yang sebelumnya cenderung mengontrol menjadi lebih memfasilitasi kebutuhan pelaku usaha.
2. Penerapan super license dan evaluasi aturan prioritas
Untuk merealisasikan kemudahan berbisnis, pemerintah memperkenalkan sistem Super License, yakni izin tunggal yang menggabungkan berbagai proses persetujuan. Sistem ini memungkinkan pengusaha untuk tidak lagi mengajukan dokumen yang sama ke berbagai lembaga pemerintah yang berbeda, sehingga menghemat waktu dan biaya.
Selain itu, pemerintah meminta kelompok industri untuk menyerahkan daftar 10 hingga 20 aturan yang paling menghambat kegiatan bisnis paling lambat awal Juni 2026. Di bawah pengawasan Wakil Perdana Menteri Bidang Hukum Pakorn Nilprapunt, pemerintah bersama Komite Gabungan Tetap Perdagangan, Industri, dan Perbankan (JSCCIB) tengah menyeleksi aturan yang akan dihapus. Ke depannya, beberapa sektor industri diizinkan untuk beroperasi lebih dulu, sementara pemeriksaan kepatuhan akan dilakukan belakangan menggunakan sistem digital agar lebih transparan.
3. Dialog bersama pelaku industri
Langkah penyederhanaan birokrasi ini mulai memperlihatkan dampak positif. Dewan Investasi Thailand (BOI) mencatat adanya peningkatan nilai investasi sebesar 18 persen pada kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh program percepatan perizinan atau Fast Pass.
Guna menjaga momentum tersebut, Perdana Menteri Anutin telah menggelar pertemuan dengan para konglomerat dan tokoh industri besar untuk membahas daya saing, tenaga kerja, serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Upaya ini sejalan dengan hasil Survei Perusahaan Bank Dunia 2025 yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas fasilitas bisnis dan layanan publik di Thailand.
