Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Thailand Perketat Pengawasan BBM di SPBU guna Cegah Penimbunan
Bendera Thailand (unsplash.com/chris robert)
  • Pemerintah Thailand memperketat pengawasan BBM di seluruh SPBU untuk mencegah kelangkaan dan penimbunan akibat perubahan harga minyak dunia.
  • Kementerian Dalam Negeri mewajibkan kepala daerah hingga desa melakukan inspeksi langsung dan melaporkan stok BBM harian guna menjaga akurasi data pasokan energi.
  • Pemerintah menegaskan sanksi pidana berat bagi pelaku penimbunan, sementara stok nasional dinyatakan aman hingga 96 hari ke depan dengan pengawasan ketat dari DSI dan kepolisian.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Thailand resmi menginstruksikan pengawasan ketat di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk mencegah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM0. Langkah ini merespons laporan adanya hambatan distribusi serta untuk mencegah pengusaha mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan perubahan harga minyak dunia.

Pengawasan dari tingkat pusat hingga desa ini bertujuan menjaga pasokan BBM agar tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Melalui pemantauan harian, pemerintah berharap dapat mendeteksi kejanggalan stok energi sejak dini dan mencegah pihak yang ingin mencari keuntungan secara ilegal.

1. Kepala daerah diperintahkan cek langsung stok BBM di lapangan

ilustrasi BBM (unsplash.com/engin akyurt)

Kementerian Dalam Negeri Thailand mewajibkan seluruh gubernur untuk memimpin langsung inspeksi stok BBM di wilayahnya. Direktur Jenderal Departemen Administrasi Provinsi, Krissada Boonrat, telah mengirimkan surat berstatus "paling mendesak" kepada para pimpinan daerah untuk mengamankan pasokan energi nasional.

Instruksi ini menugaskan kepala distrik, kepala sub-distrik, hingga kepala desa untuk memverifikasi stok di lapangan agar pengelola SPBU tidak memanipulasi data.

"Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah para pedagang menimbun bahan bakar secara diam-diam dan memaksa masyarakat untuk memikul beban ekonomi yang semakin berat akibat kelangkaan yang dibuat-buat," kata Krissada Boonrat, dilansir The Straits Times.

2. Laporan sisa stok BBM wajib diserahkan setiap hari

ilustrasi BBM (IDN Times/Aditya Pratama)

Pemerintah telah memulai pemantauan harian terhadap sisa bahan bakar di tangki penyimpanan SPBU sejak 21 Maret 2026. Sekretaris tetap di tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan kepala distrik dalam pengumpulan data harian tersebut.

Akurasi data lapangan ini sangat penting agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang cepat dan tepat sasaran, terutama bagi sektor transportasi dan pertanian.

"Langkah ini diambil agar pemerintah dapat merespons kondisi BBM di SPBU secara cepat dan mencegah praktik penimbunan bahan bakar di berbagai daerah," tulis surat edaran kementerian.

3. Sanksi pidana berat menanti pelaku penimbunan BBM

ilustrasi sanksi pidana (unsplash.com/Tingey Injury Law Firm)

Pemerintah Thailand menegaskan bahwa BBM adalah komoditas yang diawasi ketat oleh undang-undang. Segala bentuk penimbunan atau penjualan di atas harga resmi akan dikenakan sanksi pidana berat.

Saat ini, Departemen Investigasi Khusus (DSI) bersama kepolisian mulai memeriksa depo minyak utama di wilayah Phra Khanong dan Ang Thong untuk memastikan kejujuran laporan cadangan harian.

Sekretaris Tetap Kementerian Energi, Prasert Sinsukprasert, menyatakan bahwa stok cadangan nasional sebenarnya masih aman untuk 90 hingga 96 hari ke depan. Namun, pengawasan tetap diperketat untuk mencegah penyimpangan logistik.

"Hasil pemeriksaan gudang penyimpanan memastikan bahwa stok cadangan resmi sudah sesuai aturan. Namun, hukum akan ditegakkan dengan tegas terhadap siapa pun yang mencoba menimbun BBM, baik itu pengelola SPBU maupun konsumen," ujar Prasert Sinsukprasert, dilansir Bangkok Post.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Editorial Team