Aturan UMP Diubah, Apindo Ungkap Sederet Kekhawatiran
- Apindo khawatir rencana perubahan UMP di tengah perlambatan ekonomi nasional
- Pengusaha cemas terhadap peningkatan pengangguran dan dominasi sektor informal
Jakarta, IDN Times - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan kekhawatirannya atas rencana perubahan formula upah minimum provinsi (UMP) di tengah perlambatan ekonomi nasional.
Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani mengatakan, perekonomian Indonesia hanya tumbuh 4,95 persen pada kuartal III-2024. Hal itu menunjukkan perlambatan di berbagai sektor, termasuk pertanian, makanan-minuman, jasa keuangan, transportasi, dan kesehatan.
Dia juga menyoroti data S&P Global yang menunjukkan PMI Indonesia berada di level kontraksi 49,2, mencerminkan lemahnya kinerja industri manufaktur, khususnya sektor padat karya seperti tekstil dan sepatu. Shinta menegaskan kondisi ekonomi saat ini jauh dari kata ideal.
"Jadi ini bukan kondisi baik-baik saja," kata Shinta dalam media briefing di Jakarta, dikutip Rabu (27/11/2024).
1. Ledakan pengangguran dan pekerja informal juga jadi kekhawatiran
Pengusaha juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap peningkatan pengangguran yang signifikan pada 2024, di mana data mencatat 184 ribu kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), meskipun angka sebenarnya diyakini lebih tinggi.
Dia juga menyoroti dominasi pekerja di sektor informal yang mencapai 59,6 persen, jauh melebihi sektor formal, sebagai indikasi pergeseran akibat lemahnya penciptaan lapangan kerja. Kondisi itu, menurutnya, membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.
"Jadi dengan adanya peningkatan pengangguran dan lain-lain ini, sektor informal kita juga menjadi lebih besar dan itu harus menjadi perhatian kita," paparnya.
2. Penciptaan lapangan kerja jadi isu utama yang butuh perhatian
Shinta menyampaikan, investasi di Indonesia kini lebih banyak beralih ke sektor padat modal dibandingkan padat karya, sehingga penyerapan tenaga kerja menurun drastis.
Dia menggarisbawahi setiap Rp1 triliun investasi kini menyerap jauh lebih sedikit tenaga kerja dibandingkan bertahun-tahun lalu. Menurutnya, isu utama tersebut diperparah oleh pengaruh otomatisasi dan digitalisasi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja.
"Ini kenapa ini menjadi masalah? Karena yang jadi isu utama adalah penciptaan lapangan pekerjaan," ujarnya.
3. Aturan yang berubah-berubah menyebabkan investor ragu
Apindo menilai rencana pemerintah terkait kenaikan upah minimum perlu perhatian serius karena formula yang telah diubah empat kali sebelumnya telah menimbulkan ketidakpastian bagi investor.
Shinta mengungkapkan, dalam kunjungan luar negerinya untuk mempromosikan Indonesia, banyak investor mempertanyakan ketidakpastian regulasi dan perubahan kebijakan yang berulang, yang dinilai menghambat kepercayaan mereka terhadap iklim investasi di Indonesia.
"Ini apa yang terjadi? Kenapa banyak ketidakpastian? Kenapa ada perubahan lagi? Bagaimana ini kedepannya? Ini semua banyak pertanyaan-pertanyaan dari para investor," ujarnya.
