Pembiayaan Anggaran Rp186,9 Triliun, Utang Diklaim Tetap Terjaga
ilustrasi utang (IDN Times/Aditya Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pembiayaan anggaran melalui penerbitan surat utang sampai Februari 2023 mencapai Rp186,9 triliun.
Realisasi itu setara dengan 26,84 persen dari target Rp696,4 triliun di APBN 2023. Rinciannya, utang terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp177,7 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp9,2 triliun.
"Pembiayaan utang melalui SBN dan pinjaman sudah on track sesuai strategi pembiayaan tahun anggaran 2023," ucapnya dalam Konferensi Pers, Selasa (14/3/2023).
Baca Juga: Pemerintah Tarik Utang Rp95,6 Triliun di Awal Tahun
1. Timing pengadaan utang sesuaikan kondisi pasar
IDN Times/Arief RahmatIa menjelaskan bahwa defisit APBN 2023 ditargetkan 2,86 persen terhadap GDP. Kemudian, pembiayaan defisit dilakukan penerbitan surat utang. Namun, Kemenkeu memastikan bahwa penarikan utang akan dilakukan secara prudent dan kredibel.
"Timing pengadaan utang, mempertimbangkan kondisi pasar dan kebutuhan pembiayaan," tegasnya.
Baca Juga: Pemerintah Tarik Utang, Cadangan Devisa Naik Rp13,8 Triliun
2. Pembiayaan utang naik
ilustrasi utang (IDN Times/Aditya Pratama)Sementara itu, pembiayaan utang sampai Februari 2023 tersebut meningkat 101,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dengan demikian, Menkeu mempertimbangkan bahwa kondisi pasar pada saat suku bunga belum naik.
"Kita memang melakukan front loading karena kita tahu bahwa tren dari kenaikan suku bunga akan diantisipasi pada semester II, higher for longer itu seperti yang terjadi di Amerika Serikat sehingga kita mencoba untuk mencari kesempatan pada saat suku bunga belum naik, dilakukan issuance," beber Sri Mulyani.
Baca Juga: Sri Mulyani Kurangi Penarikan Utang Rp100 Triliun, Ini Alasannya
3. Penarikan utang memperhatikan kondisi pasar dan kas
IDN Times/Arief RahmatIa menjelaskan sebelum menarik utang, maka pemerintah akan memperhatikan kondisi pasar bonds atau obligasi di dalam negeri dan luar negeri. Sebab, keduanya akan menentukan timing dari issuance.
Selain itu, juga harus memperhatikan posisi kas pemerintah. Jika penerimaan bagus, maka diharapkan defisit APBN bisa ditekan.
"Kalau penerimaan pajak, bea cukai dan PNBP tetap bagus dan belanja tetap disiplin, kita mungkin bisa berharap defisit tetap terjaga. Ketidakpastian ini harus kita waspadai di bulan-bulan ke depan terutama semester II," ucapnya.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
