Usai Dadan Dicopot, Ekonom Ingatkan Tantangan MBG Belum Selesai

Menurut dia, selama ini pengelolaan anggaran BGN dinilai belum sepenuhnya mengedepankan prinsip efisiensi biaya (cost efficiency) dan efektivitas penggunaan anggaran (cost effectiveness).

Akibatnya, terdapat sejumlah pengeluaran yang menuai sorotan publik karena dianggap tidak secara langsung berkaitan dengan tujuan utama program pemenuhan gizi.

Dengan demikian, evaluasi terhadap penggunaan anggaran perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap belanja program memberikan manfaat optimal bagi pencapaian tujuan utama MBG, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

"Selama ini pengelolaan anggaran BGN dinilai belum sepenuhnya mengedepankan prinsip efisiensi biaya (cost efficiency) dan efektivitas penggunaan anggaran (cost effectiveness)," jelasnya.

Ia menyoroti sejumlah belanja yang menurutnya perlu dievaluasi, termasuk penggunaan jasa penyelenggara acara (event organizer) yang disebut menelan anggaran lebih dari Rp100 miliar. Selain itu, pengadaan ribuan motor listrik juga diklaim menghabiskan dana lebih dari Rp 1 triliun.

Noval juga mempertanyakan pengadaan berbagai kebutuhan pendukung seperti kaus kaki, handuk, hingga semir sepatu yang dinilainya tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan program pemenuhan gizi.

“Bagaimana bisa anggaran sebesar itu dialokasikan untuk berbagai kebutuhan yang nilai tambahnya terhadap tujuan program masih dipertanyakan,” katanya.

Ia turut mengkritik skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Noval, insentif yang mencapai Rp 6 juta per hari berpotensi membebani anggaran apabila tidak diiringi mekanisme evaluasi yang ketat.

Berdasarkan perhitungannya, anggaran MBG berpotensi dihemat antara Rp100 triliun hingga Rp200 triliun apabila tata kelola program dijalankan secara lebih efektif dan efisien.

“Dulu saya pernah menyampaikan bahwa anggaran MBG bisa dihemat Rp 100 triliun sampai Rp 200 triliun jika pengelolaannya dilakukan dengan prinsip-prinsip manajemen yang benar,” ujarnya.

Noval juga menyinggung keputusan pemerintah yang memangkas anggaran MBG sekitar Rp70 triliun. Namun menurutnya, pengurangan tersebut lebih dipengaruhi oleh tekanan kondisi ekonomi dan fiskal ketimbang upaya meningkatkan efisiensi program.

Karena itu, ia meminta kepemimpinan baru BGN melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola lembaga. Aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah perlu dihentikan, sementara kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan program harus dijalankan secara lebih efisien dan terukur.

“Anggaran MBG adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Aktivitas yang tidak bernilai tambah harus dihentikan dan kinerja manajemen harus diukur dengan indikator yang jelas,” tegas Noval.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian pimpinan BGN pada 2 Juni 2026. Posisi Kepala BGN yang sebelumnya dijabat Dadan Hindayana kini diisi oleh Nanik Suryati Dayang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN.

Pengumuman pergantian tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (2/6/2026) malam. Hingga kini, pemerintah belum menyampaikan secara rinci alasan pergantian pimpinan lembaga tersebut.

BGN merupakan lembaga yang bertanggung jawab menjalankan Program Makan Bergizi Gratis, salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo yang menyasar siswa sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui.

Menurut Noval, momentum pergantian pimpinan seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola program, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta memastikan manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang menjadi sasaran program.