Utang Indonesia Naik Jadi Rp7.805 Triliun di Juni
Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang Indonesia hingga akhir Juni 2023 sebesar Rp7.805,19 triliun. Jumlah itu naik dibanding posisi akhir Mei 2023, yang sebesar Rp7.787,51 triliun.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, utang juga mengalami peningkatan Rp681,57 triliun.
"Pemerintah akan mengelola utang secara baik dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga maupun jatuh tempo," ucap Kemenkeu dalam buku APBN KiTA, yang dikutip Selasa (1/8/2023).
1. Rasio utang masih aman, di bawah aturan UU
Adapun rasio utang hingga akhir Juni sebesar 37,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio utang masih di bawah ketentuan Undang-Undang sebesar 60 persen terhadap PDB.
“Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan masih sesuai dengan yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah tahun 2023-2026 di kisaran 40 persen,” tulis Kemenkeu.
2. Komposisi utang Juni
Komposisi utang per akhir Juni 2023 didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 89,04 persen dan pinjaman 10,96 persen. Secara rinci, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp6.950,10 triliun.
Utang itu terdiri dari SBN dalam denominasi rupiah meliputi Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp4.545,76 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp1.087,14 triliun.
Selain itu, SBN dalam bentuk valas sebesar Rp1.317,20 triliun, terdiri dari SUN sebesar Rp 1.018,33 triliun dan SBSN sebesar Rp298,87triliun.
Selanjutnya, jumlah utang dalam bentuk pinjaman mencapai Rp855,09 triliun, terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp24,55 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp830,54triliun.
3. Pengadaan utang lebih banyak tenor menengah-panjang
Pemerintah juga mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Per akhir Juni 2023, profil jatuh tempo utang Indonesia berada di rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun.
Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, pemerintah terus berupaya mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid.
“Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan SDGs (SDG Bond dan Blue Bond),” kata Kemenkeu.
Dengan demikian, peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung dengan sistem online juga tak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel.
