Utang Luar Negeri Indonesia November 2021 Turun Jadi Rp5.965 Triliun

17 Jan 2022, 14:45 WIB

ilustrasi utang (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Bank Indonesia (BI) merilis jumlah terbaru utang luar negeri (ULN) Indonesia pada November 2021. BI mencatat, ULN Indonesia pada periode mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.

Posisi ULN Indonesia pada November 2021 tercatat sebesar 416,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp5.965 triliun.

"Turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar 422,3 miliar dolar AS (Rp6.050 triliun). Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, seperti dikutip IDN Times dari situs resmi BI, Senin (17/1/2022).

Secara tahunan, posisi ULN pada November 2020 tumbuh rendah sebesar 0,1 persen year on year (yoy) atau menurun dibandingkan dengan pertumbuhan ULN bulan sebelumnya sebesar 2,2 persen yoy.

1. ULN pemerintah lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya

ilustrasi utang (IDN Times/Arief Rahmat)

Lebih lanjut Erwin menjelaskan, posisi ULN pemerintah pada November 2021 sebesar 202,2 miliar dolar AS atau setara dengan Rp2.896 triliun. Angka tersebut lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya sebesar 204,9 miliar dolar AS atau senilai Rp2.935 triliun.

Hal itu menyebabkan ULN Pemerintah terkontraksi 0,7 persen, setelah tumbuh 2,5 persen yoy pada Oktober 2021.

"Penurunan posisi ULN pemerintah terutama disebabkan penyesuaian aliran modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) seiring sentimen global yang kembali mendorong tren peningkatan imbal hasil surat utang AS (US Treasury) pasca Federal Open Market Committee (FOMC) meeting," kata Erwin.

2. Pengelolaan ULN secara terukur oleh pemerintah

Ilustrasi Utang. (IDN Times/Aditya Pratama)

Erwin mengklaim, pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.

Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga bulan November 2021 antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 17,9 persen dari total ULN pemerintah.

Kemudian sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 17,3 persen, sektor jasa pendidikan 16,5 persen, sektor konstruksi 15,5 persen, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 12 persen.

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah," ucap Erwin.

3. ULN swasta kembali mengalami penurunan

ilustrasi utang (IDN Times/Aditya Pratama)

Erwin menambahkan, ULN swasta secara tahunan mengalami kontraksi 2 persen yoy pada November 2021. Angka tersebut lebih dalam dibandingkan periode sebelumnya atau Oktober 2021 yang mengalami kontraksi 1 persen yoy.

Hal itu disebabkan oleh kontraksi ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan korporasi bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) masing-masing sebesar 5,4 persen yoy dan 1 persen sejalan dengan pelunasan ULN yang jatuh tempo selama periode November 2021.

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar dengan pangsa mencapai 76,4 persen bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap atau air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan, dan penggalian, serta sektor industri pengolahan.

"Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN swasta pada November 2021 sebesar 205,2 miliar dolar AS (Rp2.939 triliun), didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 77,7 persen terhadap total ULN swasta," tutur Erwin.

4. Rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB)

ilustrasi hutang (IDN Times/Arief Rahmat)

Adapun secara keseluruhan, Erwin menilai bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat dan terkendali dengan didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

"Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 35,5 persen, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 36,1 persen," kata Erwin.