Utang Luar Negeri RI Turun 4,6 Miliar Dolar AS di Kuartal I 2024
- Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I 2024 turun sebesar 4,6 miliar dolar AS dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.
- ULN pemerintah pada kuartal I 2024 turun menjadi 192,2 miliar dolar AS, dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN).
Jakarta, IDN Times - Bank Indonesia (BI) mencatat, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I 2024 menurun sekitar 4,6 miliar dolar AS dibanding kuartal sebelumnya.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, posisi ULN Indonesia pada kuartal I 2024 tercatat sebesar 403,9 miliar dolar AS. Jumlah ini turun dibandingkan dengan posisi ULN pada kuartal IV 2023 sebesar 408,5 miliar dolar AS.
"Penurunan posisi ULN ini bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (15/5/2024).
Dengan demikian, ULN Indonesia secara tahunan (year on year/yoy) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,02 persen, setelah tumbuh 3,0 persen (yoy) pada kuartal sebelumnya.
1. ULN pemerintah turun
Posisi ULN pemerintah pada kuartal I 2024 tercatat sebesar 192,2 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi kuartal sebelumnya sebesar 196,6 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN pemerintah terkontraksi sebesar 0,9 persen (yoy), setelah tumbuh 5,4 persen (yoy) pada kuartal sebelumnya.
"Penurunan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain seiring dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global," tutur Erwin.
Dia menegaskan, pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara fleksibel dan oportunistik dalam aspek timing, tenor, currency, dan instrumen untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas pemerintah yang utamanya mencakup sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,1 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,3 persen); Jasa Pendidikan (16,9 persen); Konstruksi (13,7 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,6 persen).
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah," ucap Erwin.
2. ULN swasta juga turun
Posisi ULN swasta pada kuartal I 2024 juga turun menjadi 197,0 miliar dolar AS dari posisi kuartal sebelumnya sebesar 198,4 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,8 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada kuartal lalu sebesar 1,2 persen (yoy).
Erwin mengungkapkan, kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 1,8 persen (yoy) dan 1,6 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,3 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1 persen terhadap total ULN swasta.
3. Struktur ULN Indonesia tetap sehat
Erwin menegaskan, struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,3 persen dari 29,8 persen pada kuartal sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,8 persen dari total ULN.
"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," ucapnya.
Lbih lanjut dia menuturkan, peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
